Hanya 9 KK Tercatat Sebagai Penerima, Warga Warakas Tolak Bansos dari Kemensos

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Gerald Leonardo Agustino

TRIBUNJAKARTA.COM, TANJUNG PRIOK - Data penerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial untuk warga di Kelurahan Warakas mengalami kejanggalan.

Berdasarkan data yang diterima warga, jumlah penerima tercatat hanya 9 KK.

Pendataan yang dinilai carut marut tersebut pun dikeluhkan warga Warakas. Ketika bantuan harusnya diberikan pada 4 Mei 2020 lalu, warga bersikeras menolak.

Ketua LMK Warakas Zaenal Arifin mengatakan, penolakan terjadi karena warga enggan menimbulkan kekacauan berlebih ketika tahu hanya ada 9 KK yang menerima bantuan sosial.

"Angka 9 ini kan kurang ajar. Ini yang menjadi polemik. Kita ini belum (menerima bantuan sosial dari Kemensos) karena angkanya sembilan, kita nggak mau nerima," kata Zaenal di Kantor Lurah Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (11/5/2020).

Zaenal menuturkan, penolakan awalnya dilakukan oleh pihak pengurus di 14 RW yang ada di Kelurahan Warakas.

Mereka enggan membuat warga makin memanas ketika tahu pembagian bansos akan sangat tidak merata jika didasarkan pada data yang ada.

"Harusnya 4 Mei. Berarti kan nggak nyampe. Masing-masing RW kan saya tanya ada nggak, nggak ada yang nyampe. Saya tanya bungkusan merah putih nyampe nggak, nggak ada. Tidak ada yang datang. Udah sepakat kita mau tolak karena nggak masuk nalar (datanya)," ucap Zaenal.

Adapun di bulan April 2020 lalu, tercatat sebanyak 7.023 KK di Kelurahan Warakas yang menerima bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Jumlah tersebut, menurut Zaenal, berdasarkan rekapitulasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Pusdatin Jamsos DKI Jakarta yang sudah ditetapkan oleh Kemensos.

• Ratusan Orang Bekumpul Saat McD Sarinah Ditutup Semalam, Begini Penjelasan Polisi

• Petugas Damkar Cilandak Evakuasi Tangan Pria yang Terjepit di Mesin Penggiling Adonan

Namun, jumlah tersebut merosot drastis hingga tersisa hanya 9 KK menjelang pemberian bantuan dari Kemensos di bulan Mei 2020 ini.

Setelah menerima data tersebut, pihak LMK Warakas pun sudah mencoba melaporkannya ke tingkat Sudin Sosial Jakarta Utara, Dinas Sosial DKI Jakarta, sampai ke Kementerian Sosial.

Hanya saja, belum ada jawaban yang pasti mengapa hanya ada 9 KK yang tercatat sebagai penerima bantuan sosial.

Mewakili warga Kelurahan Warakas, Zaenal pun meminta pemerintah, terutama Dinas Sosial DKI Jakarta dan Kementerian Sosial, untuk segera membenahi pendataan ini.

"Ternyata data itu carut-marut. Katanya ada dari Tapem, dari Kominfo dan sebagainya. Jadi ya jangan kami dong yang dikorbankan. Kami meminta garansi dari pemerintah DKI pada hak kami pada tahapan pertama dan kedua," kata Zaenal.