Antisipasi Virus Corona di Depok

Wali Kota Depok Sebut Denda Pelanggar PSBB Masuk Kas Daerah Bukan Buat Camat

Wali Kota Depok, Mohammad Idris, menuturkan bahwa nominal denda bagi para pelanggar PSBB di Kota Depok.

TRIBUNJAKARTA.COM/DWI PUTRA KESUMA
Wali Kota Depok, Mohammad IDris (tengah) saat dijumpai wartawan di RT 02/03 Kelurahan Kukusan, Beji, Kota Depok, Kamis (14/5/2020). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dwi Putra Kesuma

TRIBUNJAKARTA.COM, BEJI – Wali Kota Depok Mohammad Idris menuturkan bahwa nominal denda bagi para pelanggar PSBB di Kota Depok.

Hal itu berbeda dengan peraturan Gubernur Jawa Barat.

“Bagi pelanggar yang tidak menggunakan masker kami juga pake Pergub tapi nanti nominalnya mungkin agak berbeda. Kita nanti ada pilihan, ada sanksi denda dan sanksi sosial,” ujar Idris ujar di RT 02/03 Kelurahan Kukusan, Beji, Kota Depok, Kamis (14/5/2020).

Idris menuturkan, pihaknya akan mengenakan denda sebesar Rp 250 ribu kepada orang yang melakukan aktivitas di luar rumah.

Nominal tersebut, cukup jauh bila dibandingkan dengan nominal denda yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat, yakni sebesar Rp 100 ribu-250 ribu.

“Kalau gak salah kemaren denda kami tetapkan Rp 50 ribu atau pilihannya barangkali di jalan oleh petugas, misal si pelanggar dia gak bawa duit, maka sanksi sosial yang kita berikan,” kata Idris.

Terakhir, orang nomor satu di Kota Depok ini menuturkan bahwa uang yang dibayarkan para pelanggar itu nantinya akan masuk dalam kas daerah.

“Masuk kas daerah, dilaporkan. Bukan dimakan sama Camat sama Lurah. Dilaporkan, ada kwitansinya,” pungkasnya.

5.000 Orang Ditargetkan Ikut Rapid Test

Kota Depok resmi menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap II selama dua pekan, hingga tanggal 26 Mei 2020 mendatang.

Wali Kota Depok, Mohammad Idris, menuturkan pihaknya telah menyiapkan beberapa program serta langkah-kangkah PSBB tahap III ini bisa berjalan efektif.

Idris berujar, akan ada pendampingan secara pro-aktif terhadap seluruh Kampung Siaga Covid-19, sebagai basis wilayah pencegahan dan penanganan.

Kemudian, seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pun ditugaskan untuk terjun langsung ke seluruh Kecamatan, dan para struktural lainnya sebagai Tim Pengawas Kelurahan.

Halaman
123
Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved