Breaking News:

Warga Jakarta Dilarang Keluar Kota

Warga Jakarta Palsukan Surat Izin Keluar Kota, Siap-siap Dipidana

Guna mencegah penyebaran Covid-19, Pemprov DKI Jakarta melarang warganya bepergian ke luar kota.

Istimewa/Dokumentasi Pemprov DKI Jakarta
Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (20/3/2020) malam. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Guna mencegah penyebaran Covid-19, Pemprov DKI Jakarta melarang warganya bepergian ke luar kota.

Pengecualian diberikan kepada beberapa jenis pekerjaan dan 11 sektor usaha tertentu.

Meski demikian, masyarakat yang masuk dalam pengecualian itu tetap harus melengkapi diri dengan surat izin yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sendiri menegaskan, surat izin yang bisa digunakan hanya yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI.

"Hanya izin dari Pemprov yang bisa diterima petugas di lapangan, bukan surat yang lain," ucapnya, Jumat (15/5/2020).

Aturan terkait larangan warga Jakarta bepergian keluar kota sendiri tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 47/2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar dan/atau Masuk DKI Jakarta Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Dalam Pasal 9 Pergub tersebut dijelaskan bahwa ada dua jenis surat izin keluar masuk (SIKM) yang bakal diberikan, yaitu yang bersifat perjalanan berulang dan satu kali perjalanan.

SIKM bersifat perjalanan berulang diberikan kepada pegawai/pekerja, pelaku usaha atau orang asing yang berdomisili di DKI Jakarta, namun bekerja di luar Jabodetabek.

Kemudian, SIKM bersifat perjalanan berulang juga diberikan kepada pegawai/pekerja, pelaku usaha atau orang asing yang berdomisili di luar Jabodetabek, tapi bekerja di Jakarta.

Sementara itu, SIKM bersifat perjalanan sekali diberikan bagi pegawai/pekerja, pelaku usaha yanh melakukan perjalanan dinas keluar Jabodetabek.

Surat yang sama juga diberikan bagi orang yang memiliki keperluan bersifat mendesak, seperti perjalanan pasien yanh membutuhkan pelayanan kesehatan darurat atau perjanan orang yang anggota keluarga intinya sakit keras atau meninggal.

Tips Kue Kering Agar Tak Lengket di Loyang, Jarang Disadari Ternyata Ini Penyebabnya

Tercatat 4.800 Pergerakan Calon Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Hari ini, 20 Persen Dipulangkan

Dana Kemanusiaan Kompas Salurkan Bantuan Penanganan Covid-19 untuk Seniman dan Tuna Netra

Pergub 47/2020 juga menjelaskan bahwa masyarakat dilarang membuat surat palsu atau memanipulasi izin yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI.

Dalam Pasal 12 aturan tersebut disebutkan bahwa sankai pidana bakal dikenakan bila ada orang yang memalsukan SIKM.

"Setiap orang atau pelaku usaha yang membuat surat palsu, memanipulasi informasi dan/atau dokumen elektronik, memalsukan surat, atau membuat keterangan palsu untuk pengurusan SIKM dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," begitu isi aturan tersebut dikutip TribunJakarta.com.

Penulis: Dionisius Arya Bima Suci
Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved