Nama Wishnutama Tak Lagi Ada di Daftar Komisaris Tokopedia, Begini Penjelasannya

Pengajuan dan pencatatan data perubahan komisaris dan direksi Tokopedia hanya berselang satu hari dari tulisan Kontan.co.id.

Sebelumnya, pada 18 Mei 2020, kontan.co.id mengungkapkan Menteri Wishnutama masih menjabat komisaris Tokopedia.

Berita tersebut mengacu pada data perubahan Anggaran Dasar PT Tokopedia yang dicatatkan di Kemenkumham pada 26 Desember 2019.

Ini adalah data terakhir sebelum terbitnya akta Nomor 47 tanggal 19 Mei 2020.

• Berikut Katalog Promo Giant Diskon Kebutuhan Dapur hingga Buah-buahan, Terakhir 24 Mei 2020

Berdasarkan data tersebut, nama Wishnutama masih tercatat sebagai Komisaris Tokopedia.

Berikut ini daftar lengkap jajaran pengurus Tokopedia sesuai dengan akta Nomor 271 tanggal 28 November 2019:

Dilansir dari Kontan.co.id, Kamis (21/5) Menteri Wishnutama kembali menegaskan dia telah mengundurkan diri sebagai komisaris Tokopedia sebelum menjabat Menparekraf.

"Saat saya diminta Presiden menjadi Menteri tanggal 21 Oktober, sore hari itu juga saya langsung mengundurkan diri dari semua jabatan saya di perusahaan-perusahaan swasta," ungkap Wishnutama.

• DPRD DKI Sebut Jutaan Warga Jakarta Terancam Jatuh Miskin, Anies Baswedan Minta Bantuan Pengusaha

Sejak pengunduran diri, dia bilang sudah tidak mendapatkan benefit dan tidak ikut terlibat dalam kepengurusan semua perusahaan tersebut.

"Saya betul-betul tidak ikut campur dengan segala kepengurusan perusahaan sama sekali dan juga tidak dilibatkan sejak mengundurkan diri tanggal 21 Oktober 2019," ucap Menteri Wishnutama.

Sedangkan Direktur Utama Tokopedia William Tanuwijaya seperti dilansir Kontan.co.id, belum menanggapi ihwal data terbaru kepengurusan Tokopedia per 19 Mei 2020 yang sudah tidak mencantumkan nama Wishnutama sebagai komisaris Tokopedia.

Sebagai catatan, seorang menteri dilarang merangkap jabatan (direksi/komisaris) pada perusahaan BUMN maupun swasta.

Jika terbukti rangkap jabatan, pejabat publik itu berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Pasal 23 UU No 39/2008 menyatakan, Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai:
a. Pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
b. Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau
c. Pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

• Spoiler Manga One Piece 980: Luffy dan Zoro Mengamuk Lalu Kid Diadang Appo, Ini Jadwal Rilisnya

Sementara berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota dewan komisaris, direksi wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM untuk dicatat dalam daftar perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut.

Ayat 8 Pasal 111 UU No 40/2007 menyebutkan, jika direksi belum memberitahukan, maka Menteri Hukum dan HAM menolak setiap pemberitahuan tentang perubahan susunan dewan komisaris selanjutnya yang disampaikan kepada menteri oleh direksi.

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul "Cling! Nama Menteri Wishnutama pun menghilang dari daftar komisaris Tokopedia"