Breaking News:

Lebaran 2020

Politikus PSI Sebut Anggota TGUPP Dapat THR Penuh, Tunjangan PNS DKI Dipotong 50 Persen

Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta mengendus ketidakadilan dalam pemotongan 50 persen tunjangan PNS Pemprov DKI karena untuk penanganan Covid-19.

TribunJakarta.com/Dionisius Arya Bima Suci
Wakil Ketua Fraksi PSI Justin Adrian (kanan) dan anggota BK dari Fraksi PSI August Hamonangan (kiri) saat menggelar konferensi pers di ruang Fraksi PSI, Lantai 4 DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta mengendus ketidakadilan dalam pemotongan 50 persen tunjangan PNS Pemprov DKI karena untuk penanganan Covid-19.

Pemotongan itu disinyalir tidak merata lantaran ada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tetap mendapat tunjangan penuh.

Di antaranya Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), dan Dinas Kominfo.

Politikus PSI August Hamonangan heran dengan kebijakan ini.

Sebab, pekerjaan SKPD itu tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat dan tidak berisiko tinggi terpapar virus corona atau Covid-19.

"Saya dapat info, para PNS sedang resah karena ada kabar bahwa BKD, BPKD, dan Dinas Kominfo dapat tunjangan penuh," ucap August, Rabu (27/5/2020).

"Padahal mereka tidak bersentuhan dengan masyarakat dan tidak berisiko tinggi," Ia menambahkan.

Bahkan, anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini menyebut, para anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) tetap mendapatkan tunjangan hari raya tanpa dipotong sepeser pun.

"Bahkan, ada kabar bahwa menjelang lebaran ini anggota TGUPP mendapatkan THR, sedangkan para PNS tidak," sambung dia.

Halaman
12
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci
Editor: Y Gustaman
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved