Antisipasi Virus Corona di DKI

Ratusan Kendaraan dari Arah Barat Tak Diizinkan Masuk ke Jakarta Karena Tak Miliki SIKM

Sebanyak 256 kendaraan yang hendak masuk ke Jakarta dari arah Barat terpaksa putar balik di pos penyekatan arus balik pada Kamis.

TRIBUNJAKARTA.COM/BIMA PUTRA
Pengemudi mobil yang diputar balik petugas gabungan karena tak memiliki SIKM di Cakung, Jakarta Timur, Selasa (26/5/2020). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, PALMERAH - Sebanyak 256 kendaraan yang hendak masuk ke Jakarta dari arah Barat terpaksa putar balik di pos penyekatan arus balik pada Kamis (28/5/2020) kemarin.

Sebab, mereka tak memiliki Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) sebagai syarat masuk Jakarta di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB) pasca Lebaran guna memutus penyebaran Covid-19.

Penyekatan kendaraan yang dari arah Barat dilakukan di tiga titik wilayah perbatasan antara Tangerang, Banten dan wilayah Jakarta Barat.

Ketiganya berlokasi di Jalan Daan Mogot, Kalideres, Taman Alfa Joglo dan Karang Tengah perbatasan Ciledug.

Pemprov DKI Jakarta Tegaskan Pemeriksaan SIKM Masih Dilakukan Setelah 7 Juni

Kasat Lantas Jakarta Barat, Kompol Purwanta menjelaskan, 256 kendaraan itu terdiri dari 246 motor dan 10 mobil.

"243 diantaranya itu dari Pos Kalideres karena memang yang banyak disana. Terutama mobil motor yang bukan plat B," kata Purwanta saat dihubungi, Jumat (29/5/2020).

Purwanta menerangkan, kendaraan yang terjaring di pos pantau Kalideres adalah yang baru mudik dari Banten atau Pulau Sumatera.

Karenanya, tak sedikit kendaraan yang dihentikan adalah yang berplat nomor Banten maupun Lampung.

Purwanta mengakui tak sedikit para pemudik yang protes saat diminta putar balik lantaran tak bisa menunjukan SIKM.

"Alasannya mereka ingin cepat segera pulang lagi ke Jakarta dengan berbagai cara," kata Purwanta.

IGI Minta Tahun Ajaran Baru Diundur Januari, Kemendikbud Tegaskan 13 Juli: Bukan Membuka Sekolah

Operasi pemeriksaan SIKM ke wilayah Jakarta berlangsung setidaknya hingga 7 Juni 2020.

Hal itu nengacu Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pembatasaan Kegiatan Bepergian Keluar dan/atau Masuk Provinsi DKI Jakarta Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Penulis: Elga Hikari Putra
Editor: Suharno
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved