Krisis Hadapi Pandemi Covid-19, Pelibatan TNI Ikut Memberantas Teroris Belum Mendesak

Siskha menilai tidak ada urgensi perluasan mandat baru TNI dalam kondisi krisis menghadapi pandemi Covid-19.

Tribun Jakarta/Satrio Sarwo Trengginas
ILUSTRASI terorsime 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dosen Universitas Paramadina Dr. Phil Shiskha Prabawaningtyas menjelaskan, Rancangan Peraturan Presiden (RPerpes) Pelibatan TNI dalam Memberantas Teroris memiliki dampak dengan pelaksanaan dan mekanismenya,

Menurutnya, ada  kekhawatiran terkait kemungkinan terjadi "ekses" dalam pelaksanaan operasi fungsi penangkalan dan pencegahan ini selama UU utama yang pengatur tentang fungsi pelibatan TNI dan peradilan militer belum diatur khususnya terkait subjek hukum militer.

“Ekses ini mungkin bisa dalam bentuk penggunaan kekerasaan, penahanan tanpa dasar, pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi, dan pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi,” kata Siskha kepada wartawan, Rabu (3/6/2020).

Siskha menilai tidak ada urgensi perluasan mandat baru TNI dalam kondisi krisis menghadapi pandemi Covid-19.

Salah satu yang dikritisi secara tegas adalah Pasal 3 dalam RPerpres itu tentang fungsi penangkalan yang meliputi operasi intelijen, operasi teritorial, operasi informasi, dan operasi lainnya.

“Bahkan terminologi "penangkalan" tidak ditemukan dalam UU No.5/2018 tentang Tindak Pidana Terorisme yang merupakan UU rujukan utama. UU ini menggunakan terminologi fungsi pencegahan yang kewenangannya diberikan kepada BNPT,” kata Siskha.

Pasal lain yang juga bermasalah disebutkan Siskha salah satunya adalah Pasal 7 dalam RPerpres yang malah berbeda dengan memberikan fungsi pencegahan terhadap TNI.

Ia berpendapat pemerintah seharusnya mendahulukan rancangan undang-undang Perbantuan TNI yang mengatur secara khusus tugas perbantuan TNI di dalam operasi militer selain perang (OMSP).

“UU Perbantuan TNI ini lebih urgent untuk diprioritaskan karena ada kebutuhan strategis dari penanganan krisis pandemi Covid-19,” katanya.

Dia berharap pemerintah lebih peka terhadap kondisi krusial di tengah pandemi Covid-19.

Untuk itu Siskha meminta parlemen turut mengkritisi pemerintah dengan menolak disahkannya RPerpres yang telah diserahkan pemerintah sejak awal Mei 2020 lalu ke DPR.

“Mungkin tidak perlu ‘frontal’ dicabut, namun direvisi sesuai dengan UU rujukan utama (UU TNI), khususnya mungkin koordinasi BNPT dengan TNI. Jangan memberikan perluasan mandat baru yang tidak sesuai sebagai turunan dari UU utama,” ucap Siskha yang turut menandatangani Petisi Bersama Tokoh Masyarakat dan Masyarakat Sipil tertanggal 27 Mei 2020 lalu.

Sejumlah tokoh lain yang menandatangani petisi antara lain Guru Besar Fisipol UGM Prof Mochtar Mas'oed, guru besar FH UGM Prof Sigit Riyanto, Alissa Wahid (putri mendiang Gus Dur), dosen FISIP UI Nur Iman Subono, mantan legislator Nursyahbani Katjasungkana, Komisioner Komnas HAM Choirul Anam, Direktur Riset di Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Wahyudi Djafar, dan Usman Hamid. 

Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved