Breaking News:

Antisipasi Virus Corona di Tangerang

Pemerintah Kota Tangerang Belum Rencanakan Terapkan Surat Izin Keluar

, Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah mengatakan pihaknya belum berencana untuk seirama dengan Tangerang Selatan.

TribunJakarta/Ega Alfreda
Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah saat memantau kesiapan rumah ibadah di Kota Tangerang menyambut new normal dengan protokol kesehatan, Rabu (3/6/2020). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Ega Alfreda

TRIBUNJAKARTA.COM, TANGERANG - Pemerintah Kota Tangerang belum merencanakan soal Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) bagi pendatang yang masuk dan warganya yang keluar kota.

Padahal, Kota Tangerang Selatan sudah mewajibkan warga untuk mengantongi SIKM supaya bisa masuk wilayahnya bila tidak ber-KTP Jabodetabek.

Kendati demikian, Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah mengatakan pihaknya belum berencana untuk seirama dengan Tangerang Selatan.

Sebab, wilayahnya berada di perbatasan ibukota DKI Jakarta, Bekasi, dan Depok yang sudah menerapkan SIKM.

"Kota Tangerang ada di tengah-tengah, pemeriksaan SIKM itu sudah dilakukan di batas Jabodetabek. Kota Tangerang engga kelewat, kayak di Bitung, di Bekasi dan lainnya," jelas Arief R Wismansyah saat memantau persiapan rumah ibadah, Rabu (3/6/2020).

Sebagai langkah antisipasi pendatang baru di Kota Tangerang, Arief mengaku sudah menitahkan seruan kepada perangkat daerah tingkat RT dan RW.

Bilamana, ada pendatang baru wajib diperiksa apakah mengantongi surat sehat bebas Covid-19 berupa rapid test atau Polymese Chain Reaction (PCR).

Kapasitas Masjid Agung Al-Azhar akan Dikurangi hingga 50 Persen saat New Normal

Pro Kontra Warga Tangsel Soal Kebijakan Restoran Boleh Buka Makan di Tempat

Kebakaran di Tanjung Priok, 54 Warga Mengungsi

"Kita meminta gugus tugas tingkat RW, kalau ada pendatang yang baru atau balik memastikan mereka minta surat keterangan kesehatan. Apakah itu rapid test atau PCR untuk bisa tinggal kembali di lingkungannya," ucap Arief.

Sebagai informasi, SIKM Tangerang Raya tertuang dalam Peraturan Gubenur Banten Nomor 24 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Covid-19 di Banten.

Dalam Pasal 19, setiap orang yang masuk dan keluar di wilayah Banten harus memiliki surat izin tersebut.

Penulis: Ega Alfreda
Editor: Erik Sinaga
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved