Antisipasi Virus Corona di Tangsel

SIKM Tangsel Diberlakukan 4 Juni, Pelanggar Siap-siap Dipulangkan ke Daerah Asal

Bagi warga luar Jabodetabek-Banten yang masuk ke Tangsel tanpa memiliki SIKM maka ada konsekuensinya

TribunJakarta/Annas Furqon Hakim
Petugas mengecek kelengkapan SIKM pengendara di check point Pasar Jumat, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu (27/5/2020). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Jaisy Rahman Tohir

TRIBUNJAKARTA.COM, SERPONG - Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)Tangerang Selatan (Tangsel), Bambang Noer Tjahyo, mengatakan, pemberlakuan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) baru dimulai pada Kamis (4/6/2020).

Seperti diberitakan TribunJakarta.com sebelumnya, selama pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jilid empat, sampai Minggu (14/6/2020) mendatang, warga Tangsel yang mau keluar wilayah Jabodetabek-Banten ataupun warga luar Jabodetabek-Banten yang hendak masuk ke Tangsel harus memiliki SIKM.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Wali Kota (Perwal) nomor 19 tahun 2020, yang merupakan perubahan atas Perwal nomor 13 tahun 2020 tentang PSBB.

Bambang mengatakan, operasional pembuatan SIKM dilakukan secara online melalui simponie.tangerangselatankota.go.id dari mulai pukul 08.00 - 14.00 WIB.

"SIKM InsyaAllah akan mulai besok 4 Juni dan kita membatasi sesuai jam operasional kami dari jam 08.00 WIB sampai jam 14.00 WIB. Kalau upload di atas jam 14.00 WIB akan dioperasikan besoknya," ujar Bambang di kantornya, di bilangan Jalan Kencana , Lengkong Karya, Serpong Utara, Rabu (3/6/2020).

Meski sudah diumumkan, namun pemohon SIKM yang mengajukan hari ini akan ditolak.

Bagi warga luar Jabodetabek-Banten yang masuk ke Tangsel tanpa memiliki SIKM maka ada konsekuensinya.

Dalam pasal 18E Perwal nomor 19 tahun 2020, tertera, pendatang tanpa SIKM akan diarahkan kembali ke daerah asal, ataupun dikarantina selama 14 hari di lokasi yang ditunjuk pihak Gugus Tugas Covid-19 Tangsel.

Kemenag Batalkan Haji, 1.646 Calon Jemaah Haji Asal Depok Tertunda Berangkat ke Tanah Suci

Pemprov DKI Jakarta Siapkan Protokol Kesehatan di Diskotek Hingga Panti Pijat

Selama karantina, akan dilakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala.

Selain itu, pelanggar tersebut juga bisa dikenakan sanksi administratif.

Berikut bunyi pasal 18E ayat (1) Perwal nomor 19 tahun 2020:

"Dalam hal setiap orang, pelaku usaha, atau orang asing tidak memiliki SIKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18D ayat (1) dan sudah berada di Daerah dikenakan tindakan sebagai berikut:

a. diarahkan untuk kembali ketempat asal
perjalanannya; atau

b. melakukan karantina selama 14 (empat belas) hari ditempat yang ditunjuk oleh Gugus Tugas COVID-19 Tingkat Daerah."

Penulis: Jaisy Rahman Tohir
Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved