Breaking News:

Belum Ada Situasi Mendesak Pelibatan Militer dalam Penanganan Terorisme

“Kalau melihat dari pengalaman, negara kita ini belum ada situasi yang mendesak melibatkan TNI dalam penanganan terorisme,” ucapnya.

TRIBUN PEKANBARU/THEO RIZKY
ILUSTRASI Berbagai pertunjukan atraksi digelar pada Open Days Lanud Roesmin Nurjadin 2016, Pekanbaru, Minggu (22/5/2016). Acara dalam rangka HUT ke 70 TNI AU yang dimeriahkan dengan aksi air show, aksi pembebasan sandera oleh Paskhas AU, terjun payung dan berbagai atraksi lainnya tersebut juga diramaikan dengan kontes modifikasi motor dan drag bike. 

TRIBUNJAKARTA.COM - Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Malik Ferry Kusuma menilai pemerintah harus merevisi Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang pelibatan TNI menangani Terorisme.

“Rancangan perpres ini terlalu melampaui tugas pokok TNI, harus direvisi,” kata Ferry saat dikonfirmasi, Selasa (9/6/2020).M

Menurutnya, rancangan perpres tersebut karena tidak mengatur kapan, dimana, dan dalam waktu apa serta kondisi seperti apa TNI dilibatkan dalam penanganan terorisme.

“Kalau melihat dari pengalaman, negara kita ini belum ada situasi yang mendesak melibatkan TNI dalam penanganan terorisme,” ucapnya.

Ferry menuturkan, ada dua model pelibatan TNI menurut Ferry, model pertama militer penuh, seperti Amerika terhadap Afganistan dan Osama Bin Laden.

Sedang model kedua sifatnya perbantuan dan model ini dianggap paling tepat bagi Indonesia, perbantuan TNI terhadap Polri.

Lebih jauh Ferry menekankan bahwa tugas-tugas TNI sesuai tertuang dalam RPerpres tersebut justru tumpang tindih dengan institusi lain, baik itu Polri maupun BNPT.

Ferry sepakat terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan merupakan terhadap kejahatan luar Biasa.

“Di sini poin penting kita untuk mengingatkan rancangan perpres ini tidak tepat. Itu merusak sektor reformasi keamanan, khususnya TNI,” katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, RPerpres tersebut telah diserahkan pemerintah ke DPR awal Mei 2020 lalu.

Menanggapi kondisi tersebut, Ferry pun meminta agar parlemen meminta pemerintah merevisi Perpres tersebut pasal demi pasal yang kewenangan terlalu jauh melebihi tugas pokok TNI sebagaimana diatur dalam UU No 34 tahun 2004 tentang TNI, salah satunya mengenai prosesur operasional pelibatan TNI dalam penanganan terorisme.

”Waktunya belum tepat (perpres), dan misal ada situasi sangat mendesak lewat kebijakan politik, presiden bisa berkonsultasi dengan DPR, itu bisa dikerahkan TNI dalam penanganan terorisme,” ujarnya.

Penyerahan RPerpres ke DPR yang dilakukan di tengah pandemi Covid 19 diketahui memicu reaksi penolakan oleh sejumlah aktivis, akademisi hingga tokoh masyarakat melalui penandatangan petisi.

Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved