Breaking News:

New Normal Matinya American Dream, Pelajaran Apa yang Harus Dipetik Indonesia

Bisa jadi, jika huru hara di dalam negeri tidak dapat dihentikan, Amerika Serikat akan kehilangan pemimpin tertingginya Presiden Donald Trump.

Editor: Y Gustaman
Instagram @realdonaldtrump
Presiden Amerika Serikat Donald Trump. 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Bisa jadi, jika huru hara di dalam negeri tidak dapat dihentikan, Amerika Serikat akan kehilangan pemimpin tertingginya Presiden Donald Trump.

Orang Jawa mengatakan, “ara-eru kedawa-dawa ing Amerika, kratone suwung tanpa ratu” atau huru hara yang berkepanjangan di Amerika, membuat keraton kosong tanpa raja.”

Negara adidaya ini tidak hanya kehilangan presidennya tetapi juga sulit mendapatkan penggantinya. Jikapun ada, penggantinya tidak secara sukarela menduduki posisi tersebut karena lima alasan utama.

Demikian analisis alumnus Lemhannas PPSA XXI, AM Putut Prabantoro, melihat kondisi yang terjadi pada Amerika beberapa hari terakhit.

Siapapun yang akan menjadi Presiden Amerika harus menghadapi ujian berat, yakni menghentikan demo nasional, menyediakan pekerjaan bagi 40 juta pengangguran akibat pandemi Covid-19, memberi makan rakyat, menyelesaikan beban hutang sebesar 25 triliun dollar AS, dan pemulihan ekonomi nasional secara cepat.

Dalam konteks ini, menurut Putut Prabantoro, Indonesia harus mengambil pelajaran secara bijaksana untuk tidak lagi mengagungkan “American Dream” yang menjadi dasar berkembangnya ekonomi kapitalisme.

Indonesia harus kembali ke nilai luhurnya gotong royong dan meyakini sistem ekonomi Pancasila sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945 (asli) sebagai sistem ekonomi paling sesuai dengan karakter bangsa Indonesia.

“Meskipun secara konstitutif, Indonesia menganut sistem ekonomi sendiri yakni sistem ekonomi Pancasila, pada praktiknya ekonomi Indonesia menganut paham kapitalisme," ungkap Putut, Rabu (10/6/2020).

"Tambahan dua pasal sebagai amandemen pada Pasal 33 UUD 1945 (amandemen) menjelaskan adanya campur tangan pihak asing dalam mengatur perekonomian Indonesia dengan memasukan kapitalisme,” imbuh dia.

Dalam kurun tahun 1999 sampai 2002, menurut Putut, National Democratic Institution (NDI) di bawah Partai Demokrat Amerika Serikat telah mengeluarkan 45 juta dolar AS untuk mengawal amandemen konstitusi Indonesia.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved