Breaking News:

Jakarta Terapkan PSBB Transisi

PSBB Transisi: Pergerakan Warga Melonjak, Pemprov DKI Akui Sulit Atur Waktu Pergi & Pulang Karyawan

Melonjaknya pergerakan warga serta angkutan umum dari Depok menuju Jakarta seiring dengan dibukanya secara terbatas kegiatan perkantontar di Ibu Kota

KOMPAS.com/AFDHALUL IKHSAN
Sejumlah petugas stasiun dan gugus tugas dari TNI-POLRI tampak melakukan pemeriksaan suhu tubuh bagi penumpang KRL di Stasiun Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (9/6/2020). 

"Makanya kami di sini minta kepada warga, jadi Pak wali kota itu mintanya bukan kepada jam kerja. Warganya agar menaati ketentuan yang sudah dibuat oleh pemda DKI, kalau perusahaannya kan sudah saya sosialisasi. Melalui Kadin, ada 31 asosiasi dan ratusan pengusaha," ucap Andri.

Ojol Ini Ngaku Antar Penumpang yang Sudah Meninggal 4 Tahun Lalu, Risa Saraswati: Saya Merinding

Sebelumnya, dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 38 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Pada Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif diatur jam kerja PNS sebagai berikut :

  1. Pada hari Senin sampai dengan Kamis, sebagian PNS mendapat jadwal masuk pada pukul 7.00 dan pulang pukul 15.30 (dengan waktu istirahat pukul 11.30 sampai dengan 12.30 WIB).
  2. Lalu sebagian lagi masuk mulai pukul 09.00 hingga 17.30 (waktu istirahat pukul 13.00 sampai dengan 14.00 WIB).
  3. Selanjutnya, pada hari Jumat sebagian PNS masuk pukul 7.00 hingga 16.00 (waktu istirahat 11.30 sampai 13.00 WIB).
  4. Shift kedua masuk pada pukul 09.00 WIB hingga 18.00 WIB.

Lalu, pada Surat Keputusan Nomor 1363 tahun 2020 tentang Protokol Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Perkantoran atau tempat kerja pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif disebutkan:

1. Pimpinan perusahaan membentuk Tim Gugus Tugas Covid-19 Internal Perusahaan yang terdiri dari pimpinan, bagian kepegawaian, bagian K3 dan petugas Kesehatan,

2. Membatasi jumlah pekerja yang hadir di perkantoran atau tempat kerja paling banyak 50 persen dari jumlah seluruh pekerja,

3. Melakukan penyesuaian hari kerja, jam kerja, shift kerja, dan sistem kerja untuk beradaptasi dengan kondisi pandemi Covid-19 dengan tetap mengacu pada protokol kesehatan.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pergerakan Warga Melonjak, Pemprov DKI Akui Sulit Atur Waktu Pergi dan Pulang Karyawan"

Editor: Muji Lestari
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved