Breaking News:

Sudah Kadung Bebas, M Nazaruddin Ternyata Tidak Ditetapkan KPK Sebagai Justice Collaborator

KPK mengatakan tidak pernah menetapkan Nazaruddin sebagai justice collaborator. Keterangan tersebut bertentangan terhadap keterangan Ditjen Pas

Editor: Erik Sinaga
Tribun Jabar/Daniel Andreand Damanik
M Nazaruddin dan Setya Novanto, terpidana kasus korupsi yang menjadi warga binaan Lapas Klas I Sukamiskin, Bandung, Jumat (15/6/2018). Kini Nazaruddin Menjalani Cuti Menjelang Bebas 

TRIBUNJAKARTA.COM, SETIABUDI- Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin mendapatkan remisi sehingga berhak menerima cuti menjelang bebas (CMB).

Salah satu remisi yang dia dapatkan adalah menjadi justice collaborator. Ternyata KPK mengatakan tidak pernah menetapkan Nazaruddin sebagai justice collaborator.

"Kami sampaikan kembali bahwa KPK tidak pernah menerbitkan surat ketetapan JC untuk tersangka MNZ (Nazaruddin)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Rabu (17/6/2020).

Pernyatan Ali tersebut berbeda dengan pihak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham yang menyebut Nazaruddin telah ditetapkan sebagai pelaku yang bekerja sama (justice colaborator) oleh KPK.

Dalam siaran pers, Kepala Bagian Humas dan Protokol Ditjen Pemasyarakatan Rika Aprianti menyebut status JC bagi Nazaruddin berdasarkan Surat nomor R-2250/55/06/2014 tanggal 9 Juni 2014 perihal surat keterangan atas nama Muhammad Nazaruddin dan Surat Nomor R.2576/55/06/2017 tanggal 21 Juni 2017, perihal permohonan keterangan telah bekerja sama dengan penegak hukum atas nama Mohammad Nazaruddin.

Ali membenarkan adanya dua surat tersebut. Namun, ia menegaskan surat tersebut bukanlah surat penetapan status JC.

Menurut Ali, status JC mestinya diberikan sebelum tuntutan dan putusan. Sedangkan, surat pada tahun 2014 dan 2017 itu keluar ketika putusan hakim telah berkekuatan hukum tetap.

"Surat keterangan bekerja sama tersebut menegaskan bahwa pimpinan KPK saat itu tidak pernah menetapkan M. Nazarudin sebagai Justice collaborator," ujar Ali.

Ali juga mengungkapkan bahwa KPK telah beberapa kali menolak memberi rekomendasi sebagai syarat asmilasi kerja sosial dan pembebasan bersyarat bagi Nazaruddin.

Permintaan itu, kata Ali, diajukan oleh Ditjen Pemasyarkaatan, Nazaruddin, dan kuasa hukum Nazaruddin pada Februari 2018, Oktober 2018, dan Oktober 2019.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved