KNPI Dukung Langkah Jokowi Beri Peringatan Keras ke Menteri yang Bekerja Tidak Profesional

Politikus Partai Golkar ini juga mendukung penuh Jokowi untuk mengevaluasi sejumlah menteri yang dinilai tidak bekerja secara profesional

KONTAN/Cheppy A Muchlis
Presiden Jokowi 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Ancaman perombakan atau reshuffle kabinet tiba-tiba diutarakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di tengah pandemi virus Corona (Covid-19).

Pernyataan Jokowi tersebut diupload di akun YouTube Sekretariat Presiden, pada Minggu (28/6/2020).

Dalam pernyataannya tersebut, Jokowi akan mengambil langkah extra ordinary untuk mencegah krisis ekonomi yang semakin meluas di tengah Pandemi.

Salah satunya membubarkan lembaga negara untuk mencegah krisis di Tanah Air.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) Haris Pertama mengapresiasi pernyataan Jokowi untuk membubarkan lembaga negara yang dinilai hanya memboroskan keuangan negara.

"Pemerintah membentuk sejumlah lembaga negara baru yang sebenarnya memiliki tujuan yang baik, yaitu memperkuat kontrol publik terhadap lembaga negara yang lebih dulu ada," kata Haris kepada wartawan, Senin (29/6/2020).

Namun seiring perjalanan, kata Haris ada lembaga negara yang tidak berjalan, tidak efektif dan efisien. Banyak persoalan yang membuat lembaga negara ini tidak bekerja secara optimal. Menurut Haris, salah satu lembaga negara yang menjadi sorotannya adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Sejak dibentuknya OJK pada 2011, tugas BI sebagai bank sentral tidak lagi mencakup tugas pengaturan dan pengawasan perbankan. OJK juga mengambil alih kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Hal ini membuat lemahnya pengawasan lembaga jasa keuangan di Indonesia," ujarnya.

Pengamat Tidak Yakin Jokowi Berani Lakukan Reshuffle dalam Waktu Dekat

Istana Unggah Video Jokowi Marahi Menteri, Peneliti CSIS: Masyarakat Tidak Butuh Persoalan Dapur

Akibat lemahnya pengawasan tersebut kata Haris, ditetapkannya Deputi Komisioner Pengawasan Pasar Modal II A Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Fakhri Hilmi menjadi tersangka baru dalam kasus Jiwasraya oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

"KNPI meminta Presiden Jokowi untuk membubarkan OJK karena sudah terlalu banyak lembaga yang mengatur tentang keuangan di Indonesia, jadi sebaiknya lembaga ini dibubarkan saja karena fungsinya tumpang tindih dengan lembaga sebelumnya, apalagi OJK adalah lembaga Ad Hok yang sewaktu-waktu bisa dibubarkan kapan saja," tambahnya.

Politikus Partai Golkar ini juga mendukung penuh Jokowi untuk mengevaluasi sejumlah menteri yang dinilai tidak bekerja secara profesional.

"KNPI mendukung penuh langkah Presiden Jokowi memberikan peringatan keras kepada menterinya yang bekerja tidak becus. Hal ini untuk melecut para menteri agar bekerja lebih keras di tengah pandemi. Kalau dievaluasi belum ada perubahan, Jokowi harus segera melakukan pergantian kabinet secepatnya," tegas Haris.

Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved