Komisi I DPR Kutuk Penjajahan dan Perampasan Israel di Tepi Barat Palestina

Komisi I DPR RI mengecam keras aneksasi yang yang dilakukan Israel dibawah pemerintahan Benjamin Netanyahu terhadap tepi barat Palestina.

ISTIMEWA/www.dpr.go.id
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi I DPR RI mengamati situasi terkini Timur Tengah mengenai rencana aneksasi Israel terhadap tepi barat Palestina.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menilai, aneksasi Israel terhadap tepi barat Palestina adalah cita-cita Israel untuk memusnahkan Palestina.

Abdul Kharis Almasyhari menyampaikan beberapa sikap Komisi I DPR RI terhadap aneksasi Israel terhadap tepi barat Palestina.

"Kami Komisi I DPR RI menentang upaya aneksasi Israel terhadap tepi barat Palestina dan menolak upaya merupakan legislasi penjajahan Israel atas Palestina," ucap Abdul Kharis Almasyhari dalam keterangan pers, di Gedung Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (30/06/2020).

Komisi I DPR RI mengecam keras aneksasi yang yang dilakukan Israel dibawah pemerintahan Benjamin Netanyahu terhadap tepi barat Palestina.

"Tindakan Israel tersebut bertentangan dengan hukum dan kesepakatan Internasional terutama resolusi Dewan keamanan perihal konflik Israel-Palestina," ujarnya.

Politisi PKS tersebut juga mengatakan kalau Komisi I DPR RI sebagai representasi rakyat Indonesia memberikan dukungan secara konsitsten terhadap bangsa Palestina.

"Kami mendesak PBB, Organisasi, dan Komunitas Internasional untuk mengintervensi situasi krisis di Palestina dengan mengutamakan tindakan kemanusiaan," katanya.

Abdul Kharis Almasyhari juga menyerukan kepada seluruh anggota Parlemen dan Pemerintah di seluruh dunia untuk memperjuangkan resolusi damai untuk Palestina merdeka.

"Kami menyerukan kepada masyarakat Internasional untuk mempertahankan prinsip-prinsip multilateriarisme yang berdasarkan pada tatanan dunia berbasis aturan guna terciptanya stabilitas keamanan dunia," ujarnya.

Aneksasi Israel terhadap Tepi Barat Palestina merupakan ancaman serius terhadap pola hubungan internasional dan dianggap dapat memberi celah bagi negara lain untuk melakukan aneksasi dengan klaim teritorial yang mengabaikan hukum prinsip internasional.

Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved