Breaking News:

Virus Corona di Indonesia

Banyak Rumah Sakit Terapkan Tarif Berbeda Untuk Rapid Test, Kemenkes Putuskan Tarifnya Segini

Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta Kementerian Kesehatan menentukan standar pembiayaan atau harga rapid test atau tes cepat Covid-19.

Penulis: Suharno
Editor: Erik Sinaga
Dok Sudin Kominfotik Jakarta Utara).
Pemerintah Kota Jakarta Utara menggelar rapid test Covid-19 di Lantai 14 Ruang Bahari Kantor Wali Kota Jakarta Utara, Selasa (7/7/2020). 

TRIBUNJAKARTA.COM - Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta Kementerian Kesehatan menentukan standar pembiayaan atau harga rapid test atau tes cepat Covid-19 yang menjadi salah satu syarat bepergian selama pandemi Covid-19.

Menurut Bambang, jika pemerintah belum menentukan harga pembiayaan tes cepat, akan rawan dikomersialisasi.

"Apabila standardisasi harga tersebut tidak segera ditetapkan, berpotensi membuka peluang komersialisasi yang akan membebani masyarakat khususnya masyarakat yang akan bepergian," kata Bambang dalam keterangan tertulis, Selasa (7/7/2020).

Bambang juga meminta pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap harga tes cepat Covid-19 bila penentuan harga tes cepat Covid-19 belum memungkinkan.

 Baduy Minta Dihapus dari Destinasi Wisata: Protes Sampah dan Foto yang Beredar di Internet

 Kaki Maling Motor di Cipayung Jakarta Timur Patah Ditabrak Mobil saat Kabur

"Mengingat adanya peluang terjadinya penyimpangan dan komersialisasi tes Covid-19 yang dilakukan rumah sakit swasta akibat dari lemahnya peran pemerintah dalam mengatur dan mengawasi uji tes tersebut," ujar dia. 

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo saat membuka acara pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024, Minggu (20/10/2019).
Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo saat membuka acara pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024, Minggu (20/10/2019). (Tangkapan Layar Kompas TV)

Sebelumnya diberitakan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan, pihaknya telah meminta Kementerian Keuangan untuk memberikan subsidi rapid test bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan, khususnya pengguna transportasi umum.

Sebab, saat ini mahalnya biaya rapid test menjadi keluhan masyarakat. Harganya bisa lebih mahal dari ongkos penggunaan transportasi umum.

"Kami sedang minta Kementerian Keuangan agar rapid test ini diberikan subsidi kepada mereka yang melakukan perjalanan," ungkapnya dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Rabu (1/7/2020).

Dia mengatakan, pada dasarnya persoalan rapid test merupakan kewenangan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

 Usai Tes SKB CPNS 2019, Pemerintah Tidak Membuka Lowongan CPNS Hingga 2021, Ini Alasannya

 Bocah Tewas Terlilit Sanca Jumbo di Serpong Tangerang Selatan, Sudah Terbiasa Berburu Ular

Namun, pihaknya tetap memberikan masukan kepada Gugus Tugas terkait kondisi di lapangan.

Halaman
1234
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved