Breaking News:

Gaya Djoko Tjandra Buat KTP di Kelurahan Grogol Selatan: Pakai Jas, Tak Panik dan Disambut Lurah

Buronan kasus cesssie Bank Bali , Djoko Tjandra ternyata membuat e-KTP atau KTP elektronik di Kantor Kelurahan Grogol Selatan, Jakarta Selatan.

Penulis: Ferdinand Waskita | Editor: Wahyu Aji
KOMPAS/DANU KUSWORO
Terdakwa dalam kasus cessie Bank Bali, Djoko S Tjandra, saat tuntutan pidana dibacakan jaksa penuntut umum Antazari Ashar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 31 Juli 2008. 

Melihat data kependudukan Djoko Tjandra tidak bermasalah, maka proses pembuatan e-KTP dapat dilakukan.

"Andaikan kenal saja tidak berdaya melarang. Masa begitu datang, Pak Djoko ini enggak bisa," ujarnya.

Dia membenarkan Lurah Grogol Selatan Asep Subahan mengantarkan Djoko Tjandra membuat e-KTP.

Proses pembuatan e-KTP dilakukan sesuai mekanisme pembuatan e-KTP yang berlaku.

"Diantar ke ruang Dukcapil. Ketemu pegawai PJLP (Penyedia Jasa Lainnya Perorangan, red) namanya Esi. Sampai di situ dia kasih kartu keluarga."

"Dia kasih KTP lama entah asli atau foto copy saya tak tahu. Dipanggil pake mik oh pak ini belum pernah rekam jadi kita tidak bisa cetak," ujarnya.

Setelah mengecek data, diketahui Djoko Tjandra belum pernah merekam data untuk kepentingan pembuatan e-KTP.

"Kalau bicara 30 menit, itu hal yang tidak aneh-aneh amat, karena kan dia merekam di tanggal 8 Juni."

"Setelah merekam, proses perekaman, pengambilan foto, iris mata, dan sebagainya, kita kirim ke DDN (DataDirect Network,-red) via online. Via sistem," ujarnya.

Akhirnya, dilakukan proses perekaman dan pencetakan e-KTP yang berlangsung sekitar 30 menit.

"Setelah itu, jawaban bisa tercetak atau belum itu kalau kita cek, statusnya sudah print ready record atau belum gitu."

"Jadi pada saat itu dalam waktu kurang dari 1 jam memang terjawab sudah print ready record."

"Artinya, begitu status sudah print ready record, itu fotonya sudah muncul dan kelurahan bisa cetak," tambahnya

Pengakuan Lurah Grogol Selatan

Tak pernah terbesit di benak Lurah Grogol Selatan Asep Subahan bahwa dirinya bakal bertemu dengan buronan kelas kakap Djoko Tjandra.

Bahkan, Asep turut membantu Djoko Tjandra membuat KTP elektronik atau e-KTP.

Sayangnya, Asep tidak tahu Djoko Tjandra merupakan buronan kasus korupsi Bank Bali yang dicari-cari selama 11 tahun.

Asep menganggap pria yang ditemuinya itu hanya warga biasa dan tidak memiliki masalah hukum.

"Tidak tahu kita, tahunya belakangan ini saja pas sudah ramai," kata Asep saat ditemui di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Senin (6/7/2020).

"Kami beranggapan dia warga biasa yang membutuhkan pelayanan, ya kami layani. Jadi tidak ada istilahnya kita mengistimewakan dia," tambahnya.

Jika pada saat itu Asep mengetahui status buronan Djoko Tjandra, ia mengaku bakal segera melapor ke atasannya.

"Kalau saya tahu itu buronan, saya minta saran dulu ke pimpinan. Bisa dapat penghargaan mungkin," ujar Asep sembari tertawa.

Tak Temukan Keganjilan

Lurah Grogol Selatan Asep Subahan mengatakan pihaknya tidak menemui keganjilan apa pun dalam proses pembuatan KTP elektronik atau e-KTP Djoko Tjandra.

Berdasarkan sistem Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Grogol Selatan, tidak ada peringatan untuk melarang Djoko Tjandra membuat e-KTP.

"Di dalam sistem kita memang tidak terbaca orang ini DPO, terpidana, atau pun buronan lah. Jadi tidak ada peringatan KTP ini jangan diproses," kata Asep saat ditemui di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Senin (6/7/2020).

Beredar Sekjen PDI Perjuangan Tandatangani Surat Rekomendasi Keponakan Prabowo Maju Pilkada Tangsel

Sedang Buang Air Kecil di Kali Rawa Buntu Tangerang Selatan, Bocah 13 Tahun Tewas Dililit Ular Sanca

1 Santri Terpapar Covid-19, Pondok Modern Gontor Minta Walisantri Tenang

Saat pembuatan e-KTP, Djoko Tjandra tidak mengisi formulir apa pun karena namanya masih tercatat sebagai warga Grogol Selatan.

"Tidak ada satu formulir pun yang diisi oleh Pak Djoko Tjandra karena memang datanya sudah ada di sistem. Itu yang perlu saya garis bawahi. Jadi prosesnya perekaman wajah, terus sidik hari, kemudian tandatangan," ujar Asep.

Ia pun mengaku tidak mengetahui Djoko Tjandra merupakan buronan kelas kakap.

Asep menganggap pria yang ditemuinya itu hanya warga biasa dan tidak memiliki masalah hukum.

Komisi III DPR Sambangi Mabes Polri

Arteria Dahlan
Arteria Dahlan (Tribunnews.com/Danny Permana)

Sementara itu. Panitia kerja penegakan hukum Komisi III DPR RI mendatangi markas besar kepolisian RI, Jakarta Selatan pada Senin (6/7/2020).

Kedatangan mereka diterima langsung oleh Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo.

Dalam kunjungan kerjanya itu, ada sejumlah masalah yang disoroti oleh Komisi III DPR.

Salah satunya persoalan kabar buronan kasus korupsi Djoko Tjandra yang berada di Indonesia.

Anggota Komisi III DPR RI, Arteria Dahlan mengatakan kasus Djoko Tjandra dinilainya di luar akal sehat.

Dia mengaku tak habis pikir ada seorang buronan mendaftarkan sendiri surat peninjauan kembali (PK) di PN Jakarta Selatan.

"Negara tidak boleh kalah oleh kekuasaan, tidak boleh kalah dengan pengusaha. Sangat tidak masuk akal sehat Djoko Tjandra bisa datang ke pengadilan untuk melakukan upaya hukum peninjauan kembali," kata Arteria di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (6/7/2020).

Dalam kasus ini, Arteria menyampaikan lembaga legislator sangat memberikan perhatian khusus terhadap kasus Djoko Tjandra.

Sebaliknya, kasus tersebut merupakan tanggung jawab semua pihak.

"Kita serius banget soal Djoko Tjandra. Djoko Tjandra itu sudah namanya DPO atau buronan. Artinya demi hukum, ini kan semuanya hadir imigrasinya hadir, intel kejaksaan juga hadir, teman-teman di kehakiman juga hadir. Kan nggak pantas banget orangnya lari, tapi mengajukan PK," pungkasnya.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved