Breaking News:

PPDB DKI Jakarta

Minta Pemprov DKI Tak Lepas Tangan, PSI: Calon Peserta Didik Tak Lolos PPDB Terancam Putus Sekolah

Idris mengakui, krisis ekonomi imbas pandemi Covid-19 ini menyebabkan banyak masyarakat beralih dari sekolah swasta ke sekolah negeri.

TribunJakarta.com/Dionisius Arya Bima Suci
Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad saat ditemui di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta menyebut, ribuan calon siswa yang tidak lolos Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) terancam putus sekolah.

Sebab, banyak dari mereka yang tak mampu membiayai mahalnya pendidikan di sekolah swasta.

Terlebih, pandemi Covid-19 yang terjadi beberapa bulan terakhir menyebabkan krisis ekonomi di Indonesia, tak terkecuali di Jakarta.

Untuk itu, Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad mendesak Pemprov DKI menyiapkan skema bantuan bagi para calon siswa yang tidak diterima di sekolah negeri dan mendaftar di sekolah swasta.

“Kita tidak boleh biarkan siswa terlantar dan putus sekolah jika tidak tertampung di sekolah negeri, mereka harus dibantu agar bisa meneruskan pendidikan di sekolah swasta,” ucapnya, Selasa (7/7/2020).

Idris mengakui, krisis ekonomi imbas pandemi Covid-19 ini menyebabkan banyak masyarakat beralih dari sekolah swasta ke sekolah negeri.

Pasalnya, tidak ada kewajiban membayar uang pangkal dan uang sekolah seperti di sekolah swasta yang kadang nilainya cukup fantastis.

“Pemprov DKI tidak boleh lepas tangan, bagaimanapun juga kekisruhan ini akibat mekanisme faktor usia yang dipaksakan. Harus segera dicarikan solusi sebelum tahun ajaran baru dimulai,” ujarnya.

Bantuan yang diberikan bisa dengan menyalurkan anggaran pendidikan dalam bentuk subsidi uang pangkal atau pembebasan uang sekolah untuk beberapa bulan pertama.

Bisa juga berupa insentif keringanan pebayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi sekolah swasta yang memberikan keringanan biaya uang pangkal atau uang sekolah.

“Perlu ada peningkatan anggaran hibah guru untuk membantu menekan operasional sekolah swasta,” tuturnya.

Politisi muda ini menilai, Pemprov DKI tak boleh mengabaikan pendidikan dan tetap menjaga kualitas sekolah negeri maupun swasta meski di tengah pandemi Covid-19.

“Pendidikan akan menentukan masa depan bangsa, karena itu harus diprioritaskan,” kata Idris.

Penulis: Dionisius Arya Bima Suci
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved