Breaking News:

Anies Terbitkan Izin Reklamasi Ancol

Sebut Izin Reklamasi Anies Cacat Hukum, Politisi PDIP: Kok Bisa Hal Sebesar Ini Berejalan Senyap

Menurutnya, izin berupa Keputusan Gubernur (Kepgub) yang diterbitkan Anies pada Februari lalu cacat hukum.

TribunJakarta/Gerald Leonardo Agustino
ILUSTRASI Suasana di pantai Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, Minggu (29/12/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP Gilbert Simanjutak mengkritik keras izin reklamasi kawasan Ancol seluas 155 ha yang dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Menurutnya, izin berupa Keputusan Gubernur (Kepgub) yang diterbitkan Anies pada Februari lalu cacat hukum.

Sebab, pemberian izin reklamasi yang tertuang dalam Kepgub 237/2020 tidak memiliki landasan hukum kuat lantaran hanya berdasaekan UU No 29/2007 tentang Keistimewaan DKI, UU No 23/2014 tentang Pemda, dan UU No 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

"Kepgub 237/2020 tentang reklamasi Ancol dan Dufan haruslah didasari oleh Perda tentang RDTR (Rancangan Detail Tata Ruang) dan zonasi," ucapnya, Rabu (8/7/2020).

Tak hanya itu, Gilbert juga menyoroti sikap Pemprov DKI yang terkesan tertutup terkait pemberian izin reklamasi ini.

Padahal, seharusnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajak para legislator Kebon Sirih berunding dahulu sebelum memberikan izin reklamasi.

"Kok bisa hal sebesar ini berejalan senyap. Sebelum Kepgub keluar haruslah ada konsultasi teknis, analisis dampak lingkungan, dan sebagainya," ujarnya.

Gilbert pun menyinggung kasus mantan koleganya di DPRD, yaitu Mohamad Sanusi dari Partai Gerindra yang diringkus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) reklamasi.

Ia menyebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atau jajarannya bisa terjerat kasus serupa seperti yang dialami Sanusi apabila memaksakan pemberian izin reklamasi ini.

"Dulu kita ingat kasusnya Sanusi karea Perdanya enggak jelas. Sekaramg enggak ada Perdanya dan saya ingat ada satu pasal di situ kesalahan dalam hal ini bisa berujung hukuman 5 tahun penjara," tuturnya.

Penulis: Dionisius Arya Bima Suci
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved