Breaking News:

Anies Terbitkan Izin Reklamasi Ancol

Ribut Reklamasi Ancol: PKS Sebut Itu Revitalisasi, PDI Perjuangan Singgung Janji Kampanye

Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan izin reklamasi Ancol seluas 155 hektare (ha) mendapat kecaman dari banyak pihak.

TRIBUNJAKARTA.COM/PEBBY ADE LIANA
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat menengok Pulau C Reklamasi Jakarta Utara, Kamis (7/6/2018) 

TRIBUNJAKARTA.COM - Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan izin reklamasi Ancol seluas 155 hektare (ha) mendapat kecaman dari banyak pihak.

Isu terkait reklamasi pesisir utara Jakarta ini pun mulai kembali ramai diperbincangkan belakangan ini.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menilai, kritikan yang datang bertubi-tubi ke Anies sangatlah wajar.

Sebab, Anies Baswedan sendiri yang berjanji bakal menghentikan reklamasi semasa kampanye dulu, namun dia pula yang kemudian memberikan izin perluasan daratan di kawasan rekreasi Ancol tersebut.

Balai Kota Banjir Karangan Bunga Satire Gara-gara PPDB DKI Jakarta, Ini Komentar Kemendagri

Jadwal Masuk Sekolah Mulai Senin 13 Juli, Ini Daftar Wilayah Zona Hijau yang Boleh Buka Sekolah

Ridwan Kamil Sebut Hanya 1 Kota di Jabar Boleh Buka Sekolah, Kota Bekasi Tetap Gelar KBM Tatap Muka

Susah Sinyal, Bupati Lebak Laksanakan KBM Tatap Muka Pada Jadwal Masuk Sekolah Meski Zona Oranye

"Reklamasi kenapa jadi ramai? Persoalannya, pertama sempat dihentikan oleh pak Anies, beliau yang menghentikan, tapi kemudian beliau juga yang mengizinkan kembali," ucapnya, Rabu (8/7/2020).

Gembong mengatakan, sebelum menjabat sebagai orang nomor satu di DKI Jakarta sebenarnya Anies sudah tahu kalau reklamasi di teluk Jakarta tak bisa dihentikan.

Namun, karena 'ngebet' jadi Gubernur DKI Jakarta, akhirnya Anies menjadikan isu reklamasi sebagai bahan jualannya semasa kampanye Pilkada 2017 silam.

"Pak Anies tahu bahwa itu tidak mungkin dihentikan, tapi dia pengen jadi gubernur, jadilah dia berjanji," ujarnya.

Dikeluarkannya izin reklamasi dalam bentuk Keputusan Gubernur (Kepgub) No 237/2020 tentang perluasan kawasan Ancol ini sendiri menimbulkan masalah baru.

Sebab, aturan tersebut dianggap cacat hukum lantaran dianggap tak memiliki landasan hukum yang kuat.

Aturan itu pun hanya mengacu pada UU No 29/2007 tentang Keistimewaan DKI, UU No 23/2014 tentang Pemda, serta UU No 30/2014 tentang administrasi pemerimtahan.

Padahal, bila mengeluarkan Kepgub, Anies juga harus mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) terkait Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang belum dibahas oleh DPRD DKI.

Halaman
1234
Penulis: Suharno
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved