Breaking News:

Anies Terbitkan Izin Reklamasi Ancol

Bantah Lanjutkan Proyek Ahok, Anies Sebut Reklamasi Ancol Untuk Lindungi Warga dari Bencana Banjir

Anies menegaskan, izin perluasan Ancol ini berbeda dengan proyek reklamasi era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok

TribunJakarta.com/Dionisius Arya Bima Suci
Tangkapan layar dari akun youtube Pemprov DKI saat Gubernur Anies Baswedan sedang memberi penjelasan soal reklamasi Ancol. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan buka suara soal polemik izin perluasan kawasan Ancol seluas 155 hektar (ha) yang dikeluarkannya Februari lalu.

Sebab, izin perluasan kawasan tersebut dianggap sebagai upaya Anies melanjutkan kembali proyek reklamasi yang sempat dihentikannya.

Melalui video yang diunggah di akun youtube Pemprov DKI Jakarta, Anies menegaskan, izin perluasan Ancol ini berbeda dengan proyek reklamasi era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Yang terjadi ini berbeda dengan reklamasi yang alhamdulilah sudah kami hentikan dan menjadi janji pada masa kampanya itu," ucapnya, Sabtu (11/7/2020).

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini pun menjelaskan, perluasan yang nantinya bakal dilakukan di Ancol merupakan bagian dari upaya Pemprov DKI mengatasi banjir di ibu kota.

Pasalnya, tanah yang digunakan untuk perluasan kawasan tersebut berasal dari hasil kerukan sedimentasi di sejumlah waduk dan sungai yang sudah dilakukan sejak 2009 lalu.

"Lumpur ini kemudian dimanfaatkan untuk pengembangan kawasan Ancol. Jadi, ini adalah sebuah kegiatan untuk melindungi warga Jakarta dari bencana banjir," ujarnya.

PKL Dilarang Dagang 14 Hari, Warga Tetap Bisa Olahraga di KBT

Seorang Anggotanya Positif Covid-19, Kantor Polsek Tambun Tutup Seluruh Pelayanan Dialihkan

Hal ini tentu berbeda dengan tujuan reklamasi yang dilakukan di era Ahok, di mana Anies menyebut, proyek tersebut hanya untuk kepentingan komersil dan menguntungkan segelintir orang.

Terlebih, Anies menilai, proyek era Ahok itu menerabas ketentuan lingkungan hidup, menghilangkan hajat hidup nelayan, dan bisa memicu banjir lantaran mengganggu aliran sungai ke laut lepas.

"Jadi masalahnya bukan sekadar soal reklamasi atau tidak. Masalahnya adalah kepentingan umumnya di mana, tasa keadilan sosialnya di mana, dan ketentuan hukumnya di mana," kata Anies.

Untuk itu, Anies kembali menegaskan, izin perluasan wilayah yang diberikannya kepada PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk ini dilakukan semata demi kepentingan masyarakat luas.

"Jadi, apa yang dikerjakan oleh Pemprov DKI Jakarta, kemudian BUMBD milik Pemprov DKI adalah untuk melindungi warga Jakarta dari bahaya banjir," tuturnha.

"Perluasan ini bukan untuk kepentingan eksklusif atau sekadar komersial, tapi untuk dimanfaatkan masyarakat di Jakarta," sambungnya.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved