Antisipasi Virus Corona di Tangsel

Gelar Aksi di Kantor Pemkot Tangsel, Mahasiswa Minta Transparansi Penanganan Anggaran Covid-19

Mahasiswa yang mengaku perwakilan masyarakat, berunjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel, Jalan Maruga, Ciputat.

TRIBUNJAKARTA.COM/JAISY RAHMAN TOHIR
Mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fakultas Teknik Universitas Pamulang (Unpam), berunjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel, Jalan Maruga, Ciputat, Senin (13/7/2020). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com Jaisy, Jaisy Rahman Tohir

TRIBUNJAKARTA.COM, CIPUTAT - Anggaran penanganan Covid-19 Tangerang Selatan (Tangsel) yang tidak transparan memicu pertanyaan di benak publik.

Mahasiswa yang mengaku perwakilan masyarakat, berunjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel, Jalan Maruga, Ciputat, Senin (13/7/2020).

Sekira satu jam mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fakultas Teknik Universitas Pamulang (Unpam), bergantian berorasi.

Dengan diksi dan pekikan yang berbeda, mereka menyuarakan hal yang sama, transparansi anggaran.

"Kita melihat bahwa hari ini dalam pengelolaan anggaran soal penanganan Covid-19 di Tangsel kita menemukan catatan merah," ujar Doni, Koordinator Aksi.

Doni merinci, Pemkot Tangsel sudah menyiapkan dana Rp 151 miliar untuk penanganan Covid-19.

Setelah empat bulan Covid-19 menyerang Tangsel, anggaran baru terserap sebesar Rp 24 miliar.

Yang mengecewakan menurut mahasiswa, peruntukan anggaran sebesar itu tidak dijelaskan secara transparan dan rinci.

"Jika di Tangsel, anggaran untuk Covid-19 adalah bentuknya Niaya Tidak Terduga atau BTT. Menurut hasil kajian kami, BTT ini menggunakan anggaran Rp 151 miliar, kemudian penyerapannya baru Rp 24 miliar."

"itu yang kemudian kita pertanyakan. Rp 24 miliar ini dipakai jntuk apa, karena kemudian kitavtidak menemukan rincian anggarannya, digunakan apa saja. Karena fokus BTT, satu stabilisasi ekonomi, dua jaring pengaman sosial atau bantuan sosial dan tiga alat kesehatan," papar Doni.

Doni mengatakan, tertutupnya penggunaan anggaran Covid-19 menunjukkan indikasi korupsi.

"Seharusnya Pemkot Tangsel dalam pengelolaan anggaran yang menyangkut Covid-19 hari ini, itu harus bisa melaporkan rincian anggaran secara realtime, sehingga masyarakat bisa asesmen atas anggaran itu. Pemkot Tangsel tidak transparan itu. Sehingga mendekatkan diri kepada indikasi-indikasi bahwa praktik korupsi kolusi san nepotisme," ujarnya.

Sementara, pendmo lain, Magfira Aini, mengatakan, rincian pengeluaran anggaran Covid-19 sangat penting disampaikan.

"Tidak jelas ditampilkan bagaimana pengeluaran itu," ujarnya.

Penulis: Jaisy Rahman Tohir
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved