Politikus NasDem Pastikan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Tak Mengandung Kepentingan Liberal

Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual menimbulkan pro kontra. Ketua DPP Partai Nasdem Amelia Anggraini buka suara terkait polemik itu.

Kompas.com
Ilustrasi pelecehan seksual 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual menimbulkan pro kontra di masyarakat.

Ketua DPP Partai Nasdem Bidang Perempuan dan Anak, Amelia Anggraini ikut memberikan perhatian terhadap RUU tersebut.

Amalia menegaskan RUU PKS yang diisukan hanya melegalkan dominasi kaum Perempuan dan campur tangan negara pada wilayah domestik tidak benar

Dirinya pun memastikan RUU PKS tidak membawa paham dan kepentingan liberal.

"RUU ini dihadirkan, semata-mata hanya untuk melindungi hak-hak warga negara karena beranjak dari data dan fakta bahwa, fenomena kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak terus meningkat," jelas Amelia dalam siaran tertulis pada Selasa (15/7/2020).

"Demikian juga kekerasan fisik dan emosional, RUU PKS ini lebih berbasis pada perspektif perlindungan korban," tambahnya.

Sebab menurut Amelia beberapa bentuk kekerasan seksual yang sudah diatur dalam peraturan dan perundang-undangan, akan tetapi uraian delik dan unsur yang masih terbatas.

Selain itu, dijelaskannya peraturan dan perundang-undangan, belum menyediakan skema perlindungan, penanganan dan pemulihan korban.

Kemudian kesulitan korban kekerasan seksual dalam mengakses layanan, tidak adanya sistem pemidanaan dan penindakan terhadap beberapa jenis kekerasan seksual.

Selanjutnya korban dan keluarga harus mendapat dukungan proses pemulihan dari negara, dan pelaku kekerasan seksual akan mendapat akses untuk rehabilitasi.

Halaman
123
Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved