Breaking News:

Lindungi Jutaan Petani, Pemerintah Harus Segera Perbaiki Tata Kelola Izin Perkebunan Sawit

Dengan nilai ekspor yang mencapai 19 miliar Dolar Amerika Serikat, menjadikan Indonesia sebagai negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia.

Istimewa
Direktur HICON Law & Policy Strategies, Hifdzil Alim 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Pemerintah diminta melakukan pembenahan tata kelola perizinan perkebunan sawit.

Tujuannya, untuk mencegah konflik lahan dan menghindarkan pertentangan kewenangan dan tumpang tindih kebijakan yang merugikan para petani perkebunan sawit.

Direktur HICON Law & Policy Strategies, Hifdzil Alim menjelaskan, data tahun 2019 menyebutkan bahwa produksi kelapa sawit Indonesia mencapai 44,05 juta ton.

Dengan nilai ekspor yang mencapai 19 miliar Dolar Amerika Serikat, menjadikan Indonesia sebagai negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia.

Diterbitkannya, Permen ESDM Nomor 32/2008, kemudian diperbarui dengan nomor 12/2015 dan Nomor 41/2018 yang menjadikan sawit sebagai salah satu komponen penting dalam pengembangan biodiesel (B30) semakin membuat sawit menjadi komoditas yang sangat vital.

Di balik potensi besar kelapa sawit Indonesia, Hifdzil menilai, masih banyak persoalan kompleks yang sampai saat ini menjadi momok dalam pengelolaan sawit, salah satunya luasan lahan sawit yang berada dalam kawasan hutan.

Hifdzil mengulas total data pekebunan sawit yang berada dalam kawasan hutan seluas 3,4 juta hektare. Rinciannya, 115 ribu hektar berada di dalam kawasan suaka alam, 174 ribu hektar di dalam kawasan hutan lindung, 454 ribu hektar di kawasan hutan produksi terbatas, 1,4 juta hektar di kawasan hutan produksi, dan 1,2 juta hektar berada di kawasan hutan produksi konversi.

"Keberadaan sawit dalam kawasan hutan menghadirkan berbagai persoalan dengan sebab-sebab yang beragam. Misalnya, tumpang tindih perizinan dan batas hutan dengan kawasan di sekitarnya yang belum jelas. Selain itu, banyak konflik lahan yang terjadi dalam kawasan hutan yang bersifat laten dan terus-menerus muncul di permukaan," analisa Hifdzil Alim dalam keterangan tertulisnya, Selasa (21/7/2020).

Eks Wakil Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) ini kemudian mengulas data Kehutanan UGM.

Data itu menyebutkan, dari 2,8 juta hektar perkebunan sawit dalam kawasan hutan, 35 persen lahan dikuasai oleh masyarakat sedangkan 65 persen dikuasai oleh pengusaha.

Halaman
123
Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved