Breaking News:

NSLIC Dukung Strategi Nasional Reformasi Regulasi di Indonesia

masalah peraturan dalam memulai usaha dan perizinan sangat mempengaruhi perkembangan, kemajuan, dan keberlanjutan ekonomi regional

Tribunnews.com/Hendra Gunawan
Lahan Pertanian 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Kementerian Pertanian bersama perwakilan beberapa kementerian dan lembaga lintas-nasional bertemu secara virtual pada rangkaian konsultasi publik.

Kegiatan tersebut difasilitasi The National Support for Local Investment Climates/National Support for Enhancing Local and Regional Economic Development (NSLIC/NSELRED) pada dua peraturan masalah nasional yang penting.

"NSLIC/NSELRED adalah proyek yang didanai Pemerintah Kanada melalui Global Affairs Canada (GAC). Mitra utamanya adalah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), dan Cowater International Inc telah dipilih melalui proses kompetitif sebagai pelaksana proyek," kata Cavelle Dove selaku Project Director NSLIC/NSELRED dalam keterangannya, Rabu (29/7/2020).

Cavelle Dove mengatakan, konsultasi publik mengenai alih fungsi lahan dan stok daging sapi diadakan pada tanggal 22 dan 27 Juli 2020 yang melibatkan perwakilan dari Kementerian terkait seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Nasional, Kementerian Agraria, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

"Rangkaian konsultasi publik ini bertujuan untuk mendapatkan masukan tentang dampak peraturan dan kebijakan konversi lahan pertanian, menyetujui langkah-langkah strategis dan kebijakan/peraturan bersama yang perlu diambil untuk mengurangi konversi lahan pertanian dengan hasil akhir memperkuat ketahananpangan di Indonesia, dan meningkatkan populasi sapi local untuk memenuhi permintaan nasional," tuturnya.

Dikatakan, Cavelle Dove masalah peraturan dalam memulai usaha dan perizinan sangat mempengaruhi perkembangan, kemajuan, dan keberlanjutan ekonomi regional termasuk pilot Pengembangan Ekonomi Regional (PEL) yang telah diprakarsai oleh NSLIC/NSELRED.

Peningkatan regulasi diperlukan di tingkat lokal dan nasional karena peraturan maupun kebijakan nasional bertindak sebagai payung hukum untuk peraturan lokal.

"Proyek NSLIC/NSELRED mendukung Strategi Nasional Reformasi Regulasi di Indonesia, sebagai bagian dari tujuan untuk memperbaiki peraturan yang menghambat iklim investasi dan pembangunan ekonomi," ujarnya.

Dugaan Bisnis Rapid Test Covid-19 di Rumah Sakit, Gugus Tugas Gelar Investigasi

Kalung Eucalyptus Ala Kementerian Pertanian Cegah Virus Corona, Begini Tanggapan Menkes Terawan

Berdasarkan Instruksi Presiden No.7/2017 poin 7 (tentang Penyusunan, Implementasi, dan Pengawasan Kebijakan dan Peraturan), Kepala Lembaga/Kementerian wajib melakukan analisis dampak kebijakan termasuk analisis risiko dan konsultasi publik sebelum penetapan peraturan/kebijakan.

"NSLIC/NSELRED menyediakan keahlian dalam analisis dampak kebijakan dan konsultasi publik terhadap regulasi yang dipilih menggunakan instrument Regulatory Impact Assessment (RIA)," ucapnya.

Penggunaan instrumen untuk menganalisis peraturan termasuk konsultasi publik bertujuan untuk mengurangi konflik kepentingan yang mungkin terjadi selama penyusunan atau penyempurnaan peraturan.

"NSLIC/NSELRED juga mengkaji instrument untuk mengarusutamakan kepekaan gender dan kelestarian lingkungan, sebagai dua aspek lintas sektoral yang penting dalam analisis peraturan.Kementerian Pertanian dipilih sebagai pilot bantuan RIA karena sebagian besar komoditas pilot NSLIC/NSELRED di 28 kabupaten/kota ada di sektor pertanian, dan ini memberikan contoh lain bagaimana NSLIC/NSELRED dapat menghubungkan kinerja di tingkat desa dan peraturan tingkat nasional," tandasnya.

Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved