Breaking News:

Soal Perlakuan Penangkapan Djoko Tjandra, Refly Harun Sindir Harun Masiku

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun membandingkan perlakuan terhadap pengejaran Djoko Tjandra dengan Harun Masiku.

TRIBUNNEWS/FERDINAND WASKITA
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun 

TRIBUNJAKARTA.COM - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun membandingkan perlakuan terhadap pengejaran Djoko Tjandra dengan Harun Masiku.

Refly mengatakan, Djoko Tjandra memang secara korupsi besar dananya, tapi yang dilakukan Masiku dinilai lebih berbahaya.

Menurut Refly, kasus Harun Masiku ini langsung menyangkut soal integritas penyelenggara pemilu.

"Ketika Harun Masiku menyuap lebih bahaya karena terkait integritas, Djoko Tjandra enggak ada apa-apanya," kata Refly saat dikonfirmasi, Selasa (4/8/2020).

Perihal penangkapan Djoko Tjandra disampaikan Refly karena dipandang sebagai musuh bersama.

Sementara Harun Masiku yang awalnya merupakan orang biasa dinilainya sontak menjadi orang luar biasa karena adanya konflik kepentingan.

Diberitakan sebelumnya, Djoko Tjandra ditangkap tim yang dipimpin oleh Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo setelah Presiden Joko Widodo memerintahkan untuk menangkap Djoko Tjandra dan kini telah diserahkan ke Kejagung.

Sementara Harun Masiku merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu anggota DPR periode 2019-2024 yang turut menyeret Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Harun Masiku ditetapkan sebagai tersangka karena diduga memberikan uang kepada Wahyu Setiawan agar membantunya menjadi anggota legislatif melalui mekanisme pergantian antarwaktu.

Dilansir dari Warta Kota, kuasa hukum Djoko Tjandra, Anita Kolopaking menyebutkan adanya dugaan politisasi dalam Peninjauan Kembali (PK) Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada Mahkamah Agung (MA) dalam kasus cessie Bank Bali Djoko Tjandra.

Menurut Anita terjadi penzaliman by order (pesanan) kekuasaan pada saat PK JPU kepada MA yang dinilai inkonstitusional pada tanggal 3 September 2008 silam.

Anita menduga ada campur tangan kekuasaan dari PK yang dilakukan oleh JPU kepada MA.

Menurutnya, dalam KUHAP pasal 263 ayat 1 disebutkan hanya terpidana dan ahli waris yang dapat melakukan pengajuan PK.

Tidak hanya itu, Anita menegaskan, eksekusi putusan dari Jaksa pada tahun 2001 juga sudah dijalankan oleh Djoko Tjandra.

"Delapan tahun setelah eksekusi Jaksa pada tahun 2001 yang sudah dijalankan oleh Pak Djoko Tjandra. Jaksa melakukan PK, berarti kedzoliman itu by order," katanya.

Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved