Breaking News:

Jakarta Terapkan PSBB Transisi

31 Perusahaan Ditutup Terkait Covid-19, Politikus Golkar: Bentuk Kegagalan Pemerintah

Perkantoran mendadak menjadi pusat penularan Covid-19 sejak kembali dibuka oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada masa PSBB transisi.

TribunJakarta.com/Dionisius Arya Bima Suci
Anggota DPRD DKI Fraksi Golkar Basri Baco saat ditemui di kantornya Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Perkantoran mendadak menjadi pusat penularan Covid-19 sejak kembali dibuka oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi.

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI mencatat, sampai hari ada 31 perkantoran yang ditutup terkait Covid-19.

Rinciannya, ada 24 perkantoran ditutup akibat terpapar Covid-19 dan 7 lainnya melanggar protokol kesehatan.

Terkait hal ini, Politikus Golkar Basri Baco menilai, munculnya klaster perkantoran merupakan bukti kegagalan masa transisi yang diterapkan Anies.

"Pemprov DKI harus mengakui bahwa dengan adanya 31 klaster perkantoran, ini bentuk kegagalan mengantisipasi," ucapnya, Kamis (6/8/2020).

Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta ini mengatakan, seharusnya Anies sudah mengetahui konsekuensi yang akan terjadi bila perkantoran dibuka saat PSBB masa transisi.

Untuk itu, pengawasan ketat mutlak dilakukan untuk menekan angka penularan Covid-19 yang belakangan mengalami tren peningkatan.

"Ketika kantor dibuka, maka tanggung jawab Pemprov tidak boleh lepas. Karena kalau tidak ada kontrol di gedung-gedung terkait pelaksanaan protokol kesehatannya, ini akan jadi bencana," ujarnya.

Bagi perkantoran yang melanggar protokol kesehatan, Basri Baco pun mendesak Pemprov DKI untuk berani memberikan sanksi berat agar si pelanggar jera.

"Tanggung jawab Pemprov itu tidak hanya sampai di mengeluarkan aturan. Pemprov juga harus mengawasi apakah peraturan itu dilaksanakan atau tidak, tindak tegas pelanggar supaya tidak jadi petaka," kata dia.

"Jadi Pemprov tak hanya buat dan bagikan aturan saja," sambungnya.

Cara Membuat Siomay Ikan Bandung, Lengkap dengan Resep dan Video Tutorialnya

Kuasa Hukum Klaim Vanessa Angel Dapatkan Xanax Secara Legal

Bila hal ini tak bisa dilakukan, ia khawatir, penularan Covid-19 bisa semakin meluas dan menyebabkan rakyat makin menderita.

"Kalau makin banyak yang kena (Covid-19) rakyat makin susah, pemerintah maki susah, uang negara akan habis untuk pembiayaan itu," tuturnya.

Penulis: Dionisius Arya Bima Suci
Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved