Breaking News:

Peraturan Kejaksaan 15/2020 Jawaban Suara Keadilan Masyarakat

Sunarta yang sebelumnya menjabat sebagai Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Umum kini menempati posisi Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen.

Editor: Wahyu Aji
ISTIMEWA
Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Sunarta 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Terbitnya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dipandang sebagai jawaban suara keadilan di masyarakat dan berbagai problematika lain seperti penumpukan beban perkara di pengadilan hingga dilematis over capacity di pengadilan.

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Sunarta menyampaikan, selama berpuluh tahun kejaksaan mengalami dilema dalam proses penegakan hukum dan sistem peradilan di Indonesia.

Mulai dari perkara kecil yang harus dibawa ke meja hijau, perkara dengan kerugian kecil hingga keinginan korban yang ingin berdamai namun terbelenggu peraturan berlaku.

“Bapak Ibu, para Jaksa di seluruh Tanah Air. Bangga rasanya, kami menerbitkan suatu regulasi yang menenangkan perasaan keadilan masyarakat. Setelah, berpuluh-puluh tahun, kita harus membawa perkara kecil ke pengadilan, perkara yang tidak besar kerugiannya, atau menyaksikan bapak-bapak atau ibu-ibu sepuh, memasuki ruang sidang pengadilan yang mungkin harus dipapah,” kata Sunarta saat menjadi keynote speech di kegiatan Bimtek Virtual Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Kamis (6/8/2020).

“Belum lagi ketika korban yang kita wakili kepentingannya, justru tidak ingin memperpanjang kasusnya dan ingin berdamai, namun kita terpaksa harus melanjutkan perkaranya, sebab tidak ada alasan secara yuridis yang dapat dipakai untuk menghentikan perkara,” tambahnya.

Menurutnya, pendekatan keadilan saat ini telah bergeser.

Hal itu terlihat dari bagaimana kritikan masyarakat saat kejaksaan membawa kasus Nenek Minah ke pengadilan karena mencuri tiga biji kakao.

Ataupun perkara Rasminah, asisten rumah tangga yang mencuri enam buah piring atau kakek Samirin di Simalungun, yang melakukan pencurian getah karet milik PT Bridgestone dengan berat 1,9 kilogram dan dengan harga Rp 17.000 kemudian didakwa dengan UU Perkebunan.

“Begitu banyak kasus-kasus ini menjadi viral, oleh karena bagi masyarakat, hukum tidak lagi guna untuk memroses terdakwa. Penumpukan beban perkara di pengadilan; Penjara yang menjadi penuh; serta orang-orang kecil seperti Samirin yang makan sehari-hari saja susah, sehingga seringkali jatuh pada khilaf nafsu, melakukan perbuatan pidana, yang bahkan kadang tidak mereka sadari, kemudian harus mendekam di dalam sel tahanan berbulan-bulan,” kata Sunarta.

“Mereka akan kehilangan pekerjaan mereka, apalagi kesempatan untuk memberi makan anak dan istri yang mereka tinggalkan di rumah. Sampai perkara diputus, akan ada banyak kerugian, yang apabila dianalisis secara ekonomi, maka kerugian yang timbul itu, dibandingkan dengan keuntungan dalam penegakan hukum, sangat tidak efisien,” ujar Sunarta seraya menekankan bagi penegakan hukum, ketidakefisienan hanya akan membawa pada kesengsaraan masyarakat.

Halaman
123
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved