Breaking News:

Peraturan Kejaksaan 15/2020 Jawaban Suara Keadilan Masyarakat

Sunarta yang sebelumnya menjabat sebagai Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Umum kini menempati posisi Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen.

Editor: Wahyu Aji
ISTIMEWA
Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Sunarta 

Dalam Pasal 3 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15/2020 disebutkan bahwa penuntut umum berwenang menutup perkara demi
kepentingan hukum.

Penutupan perkara demi kepentingan hukum tersebut dilakukan ketika terdakwa meninggal dunia, kedaluwarsa penuntutan pidana,, elah ada putusan pengadilan yang memperoleh
kekuatan hukum tetap terhadap seseorang atas perkara yang sama (nebis in idem).

Hal lain yang dapat menjadi alasan penutupan perkara yaitu pengaduan untuk tindak pidana aduan dicabut atau ditarik kembali serta telah adanyavpenyelesaian perkara di luar pengadilan (afdoening buiten process).

Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sesuai Pasal 4 dalam beleid tersebut dilakukan dengan memperhatikan kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi; penghindaran stigma negatif; penghindaran pembalasan; respon dan keharmonisan masyarakat; serta kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Adapun syarat tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif diatur dalam Pasal 5. Ayat 1 pasal ini diantaranya menyebutkan syarat penutupan tindak pidana meliputi tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana; tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda
atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2,5 juta. (*)

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved