Breaking News:

Pilkada Kota Tangsel

Kasus Pengusiran Petugas Bawaslu Tangsel Lanjut ke Gakkumdu, Komisioner Rapat dengan Polisi & Jaksa

pihaknya sudah menggelar rapat pleno dan meneruskan temuan kasus pengusiran itu ke Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

TribunJakarta.com/Jaisy Rahman Tohir
Komisioner Bawaslu Tangsel Divisi Penindakan, Ahmad Jazuli saat ditemui di ruangannya, Jalan Alamanda, Rawa Buntu, Serpong, Tangsel, Senin (6/7/2020). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Jaisy Rahman Tohir

TRIBUNJAKARTA.COM, SERPONG - Komisioner Bawaslu Tangerang Selatan (Tangsel) sepakat meneruskan kasus pengusiran yang dialami petugasnya di acara deklarasi Muhamad - Rahayu Saraswati Djojohadikusumo.

Seperti diberitakan TribunJakarta sebelumnya, petugas Bawaslu Tangsel, Fadel Galih, bertugas mengawasi acara deklarasi koalisi partai pengusung Muhamad - Rahayu Saraswati di Resto Kampung Anggrek, Serpong, Tangsel, Selasa (18/8/2020).

Saat sedang bertugas, Fadel diintimidasi dan dilarang mengambil foto serta video acara oleh seorang pria yang dicirikan berbadan gempal mengenakan pakaian biru.

Fadel juga diusir dari area utama acara yang dihadiri Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto dan Sekjen Gerindra yang juga Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Muzani itu.

Secara keseluruhan, acara tersebut dihadiri ratusan kader serta relawan dari tujuh partai pengusung dan pendukung pasangan calon Muhamad - Rahayu Saraswati Djojohadikusumo: PDIP, Gerindra, PAN, Hanura, NasDem, Perindo dan Garuda.

Komisioner Bawaslu Tangsel, Ahmad Jazuli, mengatakan, pihaknya sudah menggelar rapat pleno dan meneruskan temuan kasus pengusiran itu ke Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Pimpinan Bawaslu Tangsel melihat ada unsur pidana dari pengusiran petugasnya.

"Iya ada unsur pidana, makanya sebelum pemanggilan kita mengadakan rapat dengan kepolisian dan kejaksaan," ujar Jazuli saat dihubungi TribunJakarta.com, Senin (24/8/2020).

Jazuli mengatakan, temuan dugaan pelanggaran itu terkait penghalangan tugas penyelenggara pemilu.

"Kalau yang pengusiran itu dugaannya 198 A, setiap orang yang sengaja melakukan tindakan kekerasan atau menghalang-halangi penyelenggara pemilihan dalam menjalankan tugasnya, penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 24 bulan, denda paling sedikit Rp 12 juta dan paling banyak Rp 24 juta," ujarnya. 

Jazuli akan mulai memanggil panitia deklarasi Muhamad-Saraswati itu mulai Selasa (24/8/2020).

"Iya ini kita akan pembahasan awal, rapatnya diundur nanti malam," ujarnya.

Penulis: Jaisy Rahman Tohir
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved