Pilkada 2020 Digelar di Tengah Pandemi, Yunarto Wijaya Ungkap Tantangannya: Petahana Diuntungkan

TRIBUNJAKARTA.COM - Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya buka suara terkait rencana Pilkada Serentak yang akan digelar 9 Desember 2020.

Sebelumnya rencana Pilkada digelar itu diumumkan Menkopolhukam Mahfud MD.

"Pemerintah daerah harus terus berjalan seperti biasa, dan dijabat oleh pejabat definitif bukan pelaksana tugas," ungkap Mahfud MD di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Selasa (23/6).

TONTON JUGA:

• Segera Cek Rekening, BLT Tahap Kedua Rp 2,4 Juta Karyawan Swasta Cair Pekan Ini, Ada Bank Swasta

Mahfud MD menyampaikan, tantangan Pilkada Serentak 2020 bukan hanya masalah Covid-19.

Masalah-masalah yang kerap muncul di masa pemilihan umum (Pemilu), yakni hoaks, fitnah, SARA, dan ujaran kebencian Mahfud lihat masih akan menjadi tantangan selama proses pemilu dilaksanakan.

Lebih lanjut, Mahfud mengapresiasi KPU dan Bawaslu yang secara konsisten merawat demokrasi di Indonesia.

FOLLOW JUGA:

Mahfud MD menilai, kedua lembaga terkait pemilu itu melakukannya melalui pengawasan dan pencegahan terhadap potensi kerawanan pemilu dengan menerapkan sistem peringatan dini.

"Dengan mengejawantahkan filosofi pencegahan pelanggaran pilkada melalui penerapan early warning system. Awasi pelaksanaannya, jika terjadi pelanggaran bawa ke pengadilan, kalau tidak selesai bawa ke MK," tegas Mahfud MD.

• Alasan Yunarto Wijaya Lebih Pilih Fahri Hamzah Daripada Fadli Zon, Helmy Yahya Sontak Tertawa Ngakak

Lantas apa komentar Yunarto Wijaya?

Kepada Helmy Yahya, Yunarto Wijaya menuturkan pendapatnya yang kurang setuju terkait Pilkada Serentak 2020 yang digelar di bulan Desember mendatang.

"Gue harus bilang ini pilkada yang dipaksakan. Kalau bicara harus digelar bulan Desember, kita tahu vaksin belum ada. So, kita masih dalam protokol kesehatan," imbuh Yunarto Wijaya.

Dengan protokol kesehatan yang masih berlanjut, lanjut Yunarto, apakah dimungkinkan untuk menggelar kampanye dan pilkada tanpa adanya desak-desakkan.

"Apakah dimungkinkan berharap partisipasi pemilih seperti dalam kondisi normal, untuk berharap orang datang ke TPS terus dalam kondisi kerumunan. Jadi kualitasnya akan turun," tegas Yunarto Wijaya.

• Cara Melihat Live Score Tes SKB CPNS 2019 Lewat Kanal YouTube BKN, Kemendikbud Gelar Tes Mandiri

Terdapat beberapa kualitas yang akan turun, menurut Yunarto, seperti dari sisi kampanye.

"Pilihannya kalau gak kampanye digital tanpa menyentuh atau sekalian memanfaatkan posisi psikologis orang di tengah Covid-19."

FOLLOW JUGA:

"Butuh apa sih? ya butuh uang, butuh sembako. Jadi ini bisa jadi potensi kampanye pragmatis yang paling brutal," ucap Yunarto Wijaya.

Dengan suasana seperti itu, Yunarto Wijaya menilai pihak petahana akan diuntungkan.

• Kebiasaan Unik Siti Badriah Saat Mandi Buat Feni Rose Terheran: Sudah Segede Ini Masih Begitu?

"Petahana akan diuntungkan karena punya budget, legalitas untuk bansos dan punya jaringan legal untuk menyalurkan hal itu."

"Jadi kemungkinan petahana menang itu lebih besar, dimana dulu semakin mengecil. Data terakhir itu hanya 53 persen dari petahana yang menang, itu bukan angka gede loh. Orang mulai ada kemuakkan saat itu karena hanya sekadar berbagi," terang Yunarto Wijaya.

Meski demikian, dalam kondisi di tengah pandemi covid-19, peluang petahana untuk menang di Pilkada Serentak 2020 itu lebih besar.

• TERUNGKAP Pembunuh Siswa SMP Sampai Jasad Jadi Tengkorak, Pelaku Ternyata Bukan Orang Sembarangan

"Bukan momen untuk menerima ide, tetapi momen untuk menerima uang dan sembako karena situasinya sulit. Itu yang akan menjadi catatan. Balik lagi KPU dan pihak lainnya berani gak sekadar mengoptimalisasi hal yang ada aturannya, cuma dianggap kosmetik," papar Yunarto Wijaya.

FOLLOW JUGA:

Yunarto kemudian menyinggung praktek money politics yang dilakukan calon saat maju pilkada.

"Misalnya pernah gak ada kejadian diskualifikasi karena money politics? gak ada, ada gak Bawaslu yang melakukan tindakan pragmatis? kan ada hal yang jadi pemakluman dan pembenaran. Bahkan ada beberapan panwas yang bisa jadi tim advisor pihak tertentu. Ini problem negara kita," terang Yunarto Wijaya.

• 9 Tahun Menikah, Begini Perjuangan Zaskia Sungkar Demi Punya Anak Sampai Dianggap Mustahil Hamil

Sebelumnya, Mahfud MD memastikan tidak akan ada penundaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020. Pelaksanaannya akan tetap diselenggarakan pada Desember 2020

“Kunjungan ke Kepulauan Anambas ini juga sekaligus untuk menjajaki kemungkinan Pilkada serentak. Pemerintah ingin memastikan Pilkada tidak akan bergeser dari 2020. Pilkada tetap akan diselenggarakan 9 Desember 2020,” ujar Mahfud saat kunjungan kerja ke Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, Kamis (4/6).

Kunjungan kerja tersebut Mahfud laksanakan bersama dengan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Tito menyampaikan, salah satu hal yang dilihat untuk keputusan tersebut ialah tidak ada jaminan covid akan selesai pada 2021. 

Dia juga melihat negara lain, yang juga terdampak Covid-19, tetap melaksanakan pemilu sesuai jadwal mereka.

"Kalau lihat 60 negara di dunia semua on schedule, seperti Amerika, November tahun ini melaksanakan pemilu yang lebih besar dari kita. Semua on schedule, Jerman, Perancis juga melaksanakan," kata Tito. (*)

INI VIDEONYA: