Dosen UNJ Kritik Pemberian Gelar Doktor Honoris Causa Maruf Amin dan Erick Thohir: Bermuatan Politik

Menurut para dosen itu, pemberitan gelar kehormatan berpotensi mengancam kebebasan akademik

Penulis: Erik Sinaga 2 | Editor: Suharno
Istimewa
Kapolresta Tangerang, Kombes Pol Sabilul Alif yang resmi jadi Ajudan Wakil Presiden RI, Maruf Amin. 

TRIBUNJAKARTA.COM- Rencana Universitas Negeri Jakarta (UNJ) memberikan gelar doktor honoris causa kepada Wakil Presiden Maruf Amin mendapat penolakan.

Penolakan tersebut datang dari internal UNJ, aliansi dosen UNJ.

Menurut para dosen itu, pemberitan gelar kehormatan berpotensi mengancam kebebasan akademik.

3 Alasan Aliansi Dosen UNJ

Dalam keterangan tertulisnya, terdapat tiga alasan mengapa aliansi dosen UNJ menolak pemberian gelar yang rencananya akan disampaikan pada Oktober mendatang.

Pertama, Aliansi Dosen UNJ menilai pemberian gelar Doktor Honoris Causa kepada tokoh yang sedang berkuasa dan memegang jabatan publik berpotensi mengancam kebebasan akademik dan otonomi perguruan tinggi.

"Sejumlah riset juga telah menunjukkan tidak adanya kontribusi positif dari pemberian gelar kehormatan kepada pejabat terhadap perkembangan pengetahuan dan kampus. Praktik pemberian gelar kehormatan selama ini cenderung bermuatan politik dan bersifat transaksional," tulis keterangan pers tersebut, Jumat (4/9/2020).

Kedua, usulan pemberian gelar doktor honoris causa kepada pejabat negara juga dinilai aliansi kontraproduktif terhadap upaya memulihkan nama baik institusi UNJ.

Pasalnya, beberapa kali UNJ mendapat sorotan negatif atas beberapa peristiwa yang dinilai telah mencederai kehormatan kampus.

Antara lain peristiwa operasi tangkap tangan terkait dugaan pemberian THR oleh pihak Rektorat kepada pejabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

"Pemberian gelar doktor honoris causa dalam konteks demikian menjadi rentan menimbulkan konflik kepentingan yang dapat berujung pada penyalahgunaan kekuasaan," tulis Aliansi Dosen UNJ dalam keterangannya.

Ketiga, alasan pemberian gelar doktor honoris causa kepada Ma’ruf Amin atas pemikirannya tentang negara kesepakatan patut dipertanyakan.

Menurut aliasni, selain ide tersebut tidak orisinal karena telah dikemukakan oleh para pemikir klasik sejak abad ke-17 melalui teori kontrak sosial, tidak ada indikator jelas bagaimana ide tersebut dikemukakan oleh Ma’ruf Amin baik dalam bentuk karya akademik atau lainnya.

"Seperti diungkap sejumlah karya akademik, rekam jejak Ma’ruf Amin yang berkontribusi dalam politisasi identitas Islam dalam kompetisi kekuasaan seperti yang terjadi pada pemilihan Gubernur Jakarta tahun 2017 justru bertentangan dengan ide negara kesepakatan," tulis aliansi tersebut.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved