PSBB Total di DKI Jakarta, Wali Kota Bekasi: Kita Akan Seirama Tapi Caranya Beda

Laporan wartawan TribunJakarta.com, Yusuf Bachtiar

TRIBUNJAKARTA.COM, BEKASI SELATAN - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi menarik rem darurat penanganan Covid-19, hal ini ditandai dengan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total yang akan berlaku 14 September 2020 mendatang.

Sebagai Kota penyangga, Bekasi menjadi salah satu wilayah yang selama ini kerap bersinggungan dalam transmisi sebaran Covid-19.

Hal ini membuat penanganan Covid-19 di Kota Bekasi dan DKI Jakarta kerap memiliki kesamaan guna mengurangi transmisi penularan.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi memastikan, pihaknya tetap akan mengikuti irama kebijakan yang selama ini sudah berjalan.

Tetapi untuk kebijakan PSBB total, Kota Bekasi sejak Juni 2020 sudah menerapkan adaptasi tatanan hidup baru (ATHB) atau new normal penanganan Covid-19.

Dalam kebijakan ini, sejumlah tempat-tempat usaha, seperti pusat perbelajaan, tempat hiburan hingga tempat ibadah diperkenankan beroperasi dengan protokol kesehatan.

Untuk itu, Rahmat mengaku akan tetap mempertimbangkan sisi dampak ekonomi yang akan ditimbulkan jika PSBB total diterapkan seperti awal penanganan pandemi.

"Seirama tapi caranya berbeda, penanganannya berbeda, kalau sama kita duplikat dong, Copy paste," kata Rahmat, Kamis, (10/9/2020).

Menurut Rahmat, tidak selamanya kebijakan di DKI Jakarta diterpakan di Kota Bekasi atau sebaliknya.

Dalam menyikapi peningkatan Covid-19, Kota Bekasi memilih mengkampanyekan RW siaga di seluruh lingkungan warga.

"Kan kalau misalnya dki, tidak menetapkan RW siaga, tapi pakai istilah karantina wilayah terbatas, kita pakai itu (dalam menyikapi peningkatan kasus)," tegas dia.

Meski begitu, pihaknya juga berencana akan melakukan peningkatan pengawasan di tempat-tempat perkantoran maupun industri.

Hal ini juga untuk menyikapi peningkatan kasus Covid-19 serta menyeimbangkan kebijakan PSBB total di DKI Jakarta.

"Setelah besok kita perketat, seperti apa nantinya nanti masukan dari forkopimda (forum komunikasi pimpinan daerah)," tegas dia.