Breaking News:

Ikut Simulasi Pemungutan Suara Pilkada di Tangsel, Penyandang Disabilitas Tersinggung

Ketua Bidang Pendidikan Politik Pusat Pemilihan Umum Akses (PPUA) Penyandang Cacat (Penca), Mahmud Fasa, merasa tersinggung saat mengikuti simulasi.

TribunJakarta.com/Jaisy Rahman Tohir
KPU RI menggelar simulasi pemungutan suara Pilkada 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan di Lapangan PTPN Cilenggang, Serpong, Tangerang Selatan (Tangsel), Sabtu (12/9/2020). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Jaisy Rahman Tohir

TRIBUNJAKARTA.COM, SERPONG - Ketua Bidang Pendidikan Politik Pusat Pemilihan Umum Akses (PPUA) Penyandang Cacat (Penca), Mahmud Fasa, merasa tersinggung saat mengikuti simulasi pemungutan suara Pilkada 2020 di Lapangan PTPN, Cilenggang, Serpong, Tangerang Selatan (Tangsel), Sabtu (12/9/2020).

Pasalnya, pada list daftar pemilih tetap (DPT) yang dipajang di dekat Tempat Pemungutan Suara (TPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), menggunakan istilah yang tidak tepat.

Pemilih non-disabilitas ditulis normal. Hal itu membuat Mahmud tersinggung karena secara tidak langsung menyebut penyandang disabilitas sebagai tidak normal.

"DPT kok saya lihat ada istilah normal itu. Saya tersinggung karena ini bukan bahasa Undang-undang. Kita bukan orang yang tidak normal, normal, cuma hanya disabilitas," ujar Mahmud di lokasi.

Kartu Prakerja Gelombang 8 Dibuka, Ikuti Cara Berikut untuk Atasi Kegagalan Ketika Mendaftar

Mahmud mengatakan, seharusnya pada DPT tertulus non-disabilitas dan disabilitas.

Bukan hanya menyinggung, bahkan, menurut Mahmud, istilah "normal" itu sangat kasar bagi penyandang disabilitas.

"DPT itu ada keterangan disabilitas dan normal itu kan tidak bagus ya, bahasanya sangat kasar sekali tidak sesuai dengan Undang-undang," ujarnya.

Mahmud mengingatkan, agar KPU tidak mengunakan istilah "normal" pada DPT.

"Saran kami yang berikutnya di DPT tidak menggunakan normal tapi non-disabilitas. Mas bisa lihat di DPT itu disabilitas berapa, normal berapa. Normal itu, berarti kan kita bukan normal. Makanya kami minta KPU itu istilahnya diubah, jadi berapa non-disabilitas, berapa disabilitas. Jadi bukan normal, disabilitas, itu kan enggak etis, enggak sesuai Undang-undang," ujarnya.

Penulis: Jaisy Rahman Tohir
Editor: Suharno
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved