Breaking News:

Agar Produk Industri HPTL Diterima Masyarakat, Pengamat: Pemerintah Harus Tingkatkan Kajian Ilmiah

kajian-kajian ilmiah mengenai HPTL yang khusus dilakukan di Indonesia mesti terus ditingkatkan

TribunJakarta.com/Elga Hikari Putra
Vape 

Heri mengatakan bahwa kajian mengenai HPTL sudah banyak, namun masih berasal dari kajian di luar negeri. Sementara itu, untuk kajian di Indonesia masih relatif jarang, khususnya yang dilakukan dari berbagai aspek.

“Misalnya dari aspek kesehatan. Risiko kesehatannya apakah benar lebih rendah daripada rokok konvensional, dan katanya bisa mereduksi TAR. Kalau benar tidak ada TAR nya, apakah ada risiko lain dari bahan-bahan kimianya, apakah bisa berisiko bagi kesehatan. Kita belum punya kajian mengenai hal-hal tersebut yang bersifat ajeg, yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah," ujarnya.

Dikatakannya, kajian-kajian yang dilakukan oleh pemerintah mengenai HPTL tersebut harus secara komprehensif. Tidak hanya dari sisi kesehatan, namun bisa juga kajian dari sisi ekonomi, sisi cukai, atau dari sisi industrinya sendiri. Dengan demikian, pemerintah bisa memutuskan arah dari industri HPTL ini.

“Semuanya tergantung pemerintah. Masyarakat dan pengusaha hanya bisa mengikuti," katanya.

Bea Cukai Banten Amankan 488.000 Batang Rokok Ilegal di Tol Merak

Bos Djarum, Robert Budi Hartono Kirim Surat Tolak PSBB ke Presiden Joko Widodo

Dalam kesempatan terpisah, Prof Tikki Pangestu, mantan Direktur Riset Kebijakan dan Kerja Sama WHO yang juga Profesor di Sekolah Kedokteran Yong Loo Lin, Universitas Nasional Singapura (NUS) mengatakan, keberadaan produk Alternative Nicotine Delivery System (ANDS) seperti vape sebagai produk alternatif akan sulit didukung tanpa penelitian yang memadai.

Padahal, kata dia, sejumlah penelitian di negara-negara maju telah membuktikan bahwa kehadiran vape mampu menjadi alternatif bagi para perokok konvensional.

Yang mesti menjadi perhatian bersama adalah minimnya kajian dan penelitian lokal dalam mengkaji dampak dan risiko produk alternatif seperti vape, di mana hal ini akan berkontribusi dalam merancang peraturan terkait vape di Indonesia.

"Meskipun ANDS tersedia di Indonesia, namun belum ada kerangka regulasi yang komprehensif dalam mengatur produk-produk tersebut," ungkapnya.

"Akibat dari kurangnya regulasi, perokok dewasa tidak memiliki akses kepada lebih banyak produk alternatif, yaitu produk yang menghantarkan nikotin dan berpotensi menimbulkan risiko lebih rendah bagi perokok dan lingkungannya," sambungnya.

Sementara itu, karena kurangnya penelitian lokal, Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menganggap ANDS, seperti vape/rokok elektrik, sama bahayanya, atau bahkan lebih berbahaya daripada rokok konvensional.

Halaman
123
Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved