Breaking News:

Antisipasi Virus Corona di DKI

Satpol PP Jakarta Timur Sebar Ratusan Personel Awasi Protokol Kesehatan di Perkantoran

Satpol PP Jakarta Timur mulai turun memastikan penerapan protokol kesehatan di perkantoran sektor esensial dan nonesensia

Penulis: Bima Putra | Editor: Erik Sinaga
TRIBUNNEWS.COM
Ilustrasi perkantoran di DKI Jakarta. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, CAKUNG - Satpol PP Jakarta Timur mulai turun memastikan penerapan protokol kesehatan di perkantoran sektor esensial dan nonesensial dalam PSBB.

Kasatpol PP Jakarta Timur Budhy Novian mengatakan jajarannya bersama Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi bakal memastikan penerapan protokol kesehatan.

"Prioritas karena memang klasternya ada di perkantoran dan tempat kerja, kita akan lakukan pengawasan lebih prioritas ke sana," kata Budhy saat dikonfirmasi di Jakarta Timur, Senin (14/9/2020).

Bila kedapatan ada perusahaan yang pegawainya masuk lebih dari ketentuan Pergub DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2020 maka langsung diberi sanksi.

Sanksi berupa penutupan sementara itu dibebankan kepada pengelola yang diharuskan membatasi jumlah pegawai mereka saat beroperasi.

Yakni 50 persen kapasitas untuk 11 sektor usaha yang esensial dan maksimal 25 persen kapasitas bagi perusahaan di luar 11 sektor esensial.

"Untuk pengerahan personel bisa 120, bisa juga lebih dua kali lipat 240. Kerena memang untuk pagi dan sore kekuatan Satpol PP padat. Ini personel dari Kota dan Kecamatan," ujarnya.

Sebagai tahap awal, Budhy menuturkan sejak pagi hingga siang pukul 13.00 WIB ini jajarannya sudah memastikan operasional di kantor pemerintahan.

Sesuai dengan Pergub DKI Nomor 88 Tahun 2020 kantor pemerintahan boleh buka namun hanya 50 persen pegawai saja yang datang ke kantor.

Depok Berlakukan PSBB Berskala Mikro

Viral Pesepeda Masuk Jalan Tol Jagorawi, Ini Kata Dirlantas Polda Metro Jaya

Balap Lari Liar Marak di Wilayah Jakarta dan Sekitanya, Polisi Angkat Bicara

Sementara khusus kantor pemerintahan yang berada di zona merah penyebaran Covid-19 jumlah pegawai yang datang dibatasi maksimal 25 persen.

"Hasil pengawasan di kantor Sudin dan Kelurahan rata-rata baik. Setelah ini kita lanjut ke pengawasan kantor swasta. Kita akan pastikan pelaku pelaku pengelola kantor itu mematuhi PSBB yang diperketat," tuturnya.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved