Breaking News:

Pilkada Kota Depok

Tanggapan Ketua KPU Kota Depok Soal Bawaslu Walk Out Saat Rapat Pleno

Ketua KPU Kota Depok, Nana Shobarna, mengatakan bahwa pihaknya telah meminta pendapat pada peserta rapat lain terkait rekomendasi dari Bawaslu

TribunJakarta/Dwi Putra Kesuma
Ketua KPU Kota Depok Nana Shobarna ketika dijumpai TribunJakarta.com di kantornya, Sabtu (20/4/2019) 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dwi Putra Kesuma

TRIBUNJAKARTA.COM, PANCORAN MAS – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok angkat suara terkait ‘walk out’ nya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Depok pada Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS).

Rapat Pleno ini digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok pada Minggu (13/9/2020) sore.

Diwartakan sebelumnya, Bawaslu Kota Depok melakukan walk out (WO) lantaran merasa rekomendasinya tidak dipenuhi oleh KPU.

Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU Kota Depok, Nana Shobarna, mengatakan bahwa pihaknya telah meminta pendapat pada peserta rapat lain terkait rekomendasi dari Bawaslu yang meminta penundaan rapat.

“Mereka WO, awalnya mereka menyampaikan saran untuk penundaan di rapat pleno, kita kan menanyakan kepada peserta yang lain, dari Parpol, yang lain menyarankan untuk dilanjutkan sehingga kita melanjutkan rapat pleno tersebut dan mereka WO,” kata Nana dikonfirmasi wartawan, Senin (14/9/2020).

Nana mengklaim, pihaknya telah melaksanakan sejumlah rekomendasi dari Bawaslu sesuai dengan ketentuan yang ada.

“Bahwa rapat pleno tingkat Kota itu kan tindak lanjut dari rapat pleno mulai dari Kelurahan, setelah itu tingkat Kecamatan. Jadi tidak ujug-ujug kita tingkat Kota melakukan rapat pleno,” katanya.

“Catatan kami, pelaksanaan rapat pleno di tingkat bawah, baik tingkat Kelurahan maupun tingkat Kecamatan, itu berjalan lancar dan tidak ada catatan apapun. Artinya kami menganggap bahwa sudah tidak ada persoalan lagi,” timpalnya lagi.

Pemerintah Kota Tangerang Wacanakan Larangan Isolasi Mandiri Untuk Pasien OTG

Anies Baswedan Minta Pemerintah Pusat Buka Tower 4 dan 5 Wisma Atlet untuk Isolasi Mandiri

Terkait soal data yang diberikan KPU pada pihak lain namun tidak kepada Bawaslu, Nana menuturkan bahwa tindakan tersebut berdasarkan acuan dari Pusat.

“Kami mengacu kepada surat dari KPU RI bahwa kita tidak bisa memberikan data yang diminta. Jadi acuannya ada, dasarnya kita tidak memberikan tuh ada. Dan ini kan juga sudah menjadi pembahasan di tingkat pusat antara KPU RI dan Bawaslu RI, jadi kita tidak memberikannya ada dasarnya,” tuturnya.

Soal tidak adanya tempat pemungutan suara (TPS) di dalam Rumah Tahanan (Rutan) untuk para warga binaan, Nana berujar bahwa pihaknya masih menunggu keputusan.

“Kita kan rencananya di Rutan II TPS. Cuma oleh jajaran kami di tingkat atas, kami diperintahkan untuk menunggu sampai aturannya keluar kaitan dengan pemilih Rutan, bukan berarti kemudian pemilih Rutan nanti pada saat pencoblosan pulang dulu, ke TPS di rumahnya, nggak begitu juga,” pungkasnya.

Penulis: Dwi putra kesuma
Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved