Ruhama Utamakan Pemetaan Berbasis Data dan Insentif Ekonomi Dalam Penanganan Covid-19 Tangsel

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Jaisy Rahman Tohir

TRIBUNJAKARTA.COM, TANGERANG SELATAN - Pandemi Covid-19 bak pisau bermata dua, dampak kesehatan dan ekonomi menjadi dua hal yang sama-sama penting untuk disikapi.

Calon wakil wali kota yang akan berlaga pada Pilkada Tangerang Selatan (Tangsel) 2020, Ruhamaben, mengungkapakan konsepnya dalam menangani virus ganas itu.

Politikus PKS itu mengutamakan pemetaan kasus Covid-19 sebagai ujung tombak penanganan.

Menurutnya, memetakan wilayah dengan mengetahui tingkat penularannya menjadi sangat penting demi mengidentifikasi masalah.

Dengan menggelar tes Covid-19 secara masif, peta risiko persebaran corona akan diketahui.

Kebijakan penanganan oun akan menjadi tepat guna dan tepat sasaran.

"Kalau saya melihat, pemerintah bergerak itu harus berbasis data yang akurat. Pertama, titik-titik pandemi itu ada di mana, pasien dalam pengawasan itu ada di mana. Ini memerlukan rapid test dan swab test secara masif di Kota Tangerang Selatan. Setelah terpetakan, baru langkah-langkahnya akan lehih terukur," ujar Ruhamaben kepada TribunJakarta.com, Selasa (15/9/2020).

Dalam hal ekonomi, Ruhamaben menganggap masyarakat perlu diberi insentif bantuan ekonomi.

Tidak dapat dipungkiri, Covid-19 juga berdampak secara tidak langsung terhadap maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK), usaha kecil menengah (UKM) pun banyak yang gulung tikar.

"Idealnya kalau kita mau mengetatkan harus ada insentif untuk orang-orang yang sangat terdampak secara ekonomi. Yang jatuh miskin, yang di-PHK dan seterusnya atau UKM," ujarnya.

Berandai-andai sebagai pimpinan daerah, Ruhamaben akan mengarahkan aparatur sipil negara (ASN) untuk turun ke masyarakat.

Mereka akan menjadi pengawas akan tertibnya penerapan protokol kesehatan 3M (Memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan).

"Yang ketiga tentu saja menggunakan perangkat pemerintahan untuk pengawasan terpadu atas tertibnya masyarakat melaksanakan ya paling tidak 3M itu. Difasilitasi kampanyenya, ada SDM pemerintahan dikerahkan, untuk membagi masker, menjaga jarak dan seterusnya," ujarnya.

Ruhamaben juga menyoroti transparansi anggaran penanganan Covid-19.