Breaking News:

Kasus Pencabulan di Depok

Kejaksaan Negeri Depok Tunjuk 3 Jaksa Penuntut Umum Tangani Kasus Pelecehan Pengurus Rumah Ibadah

pihaknya juga telah menunjuk tiga Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menangani kasus pelecehan yang dilakukan SM.

TribunJakarta/Dwi Putra Kesuma
Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Depok, Herlangga Wisnu Murdianto, saat dijumpai wartawan di ruangannya, Kamis (16/4/2020) 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dwi Putra Kesuma

TRIBUNJAKARTA.COM, PANCORAN MAS – Kasus pelecehan anak dibawah umur yang dilakukan oleh seorang pengurus rumah ibadah berinisial SM (42) di Kota Depok, Jawa Barat, kini mulai memasuki babak baru.

Hari ini, Kejaksaan Negeri Kota Depok telah melimpahkan berkas perkara kasus tersebut ke Pengadilan Negeri Depok, dengan agenda pemeriksaan.

“Berita pelimpahan tersebut berdasarkan surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dengan nomor 442/m.2.20/Eku.2/09/2020 yang ditujukan kepada pengadilan Negeri Depok,” ujar Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Depok, Herlangga Wisnu Murdianto, dalam keterangan resminya, Senin (21/9/2020).

Update Kasus Dugaan Pencabulan Pengurus Rumah Ibadah di Depok, Polisi Ungkap Pemeriksaan Pelaku

Update Kasus Pencabulan Pengurus Rumah Ibadah di Depok, Polisi Fokus Pendampingan Kejiwaan Korban

Herlangga menjelaskan, pihaknya juga telah menunjuk tiga Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menangani kasus pelecehan yang dilakukan SM.

“Jaksa yang ditunjuk melakukan penuntutan terhadap Syahril Parlindungan Martinus Marbun adalah Jaksa muda siswatiningsih, Jaksa Pratama Devi ferdiani, dan Ajun Jaksa Tompeyan Jovi Pasaribu,” jelasnya lagi.

Lanjut Herlangga, SM didakwa tiga Pasal alternatif dalam kasus ini oleh penuntut umum. Pertama, adalah Pasal 82 Ayat 1 Jo Pasal 76 e Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo pasal 65 Ayat 1 KUHP.

“Ke-dua Pasal 82 Ayat 1 Jo Pasal 76 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo pasal 65 Ayat 1 KUHP,” bebernya.

“Atau ketiga Pasal 292 KUHP Jo Pasal 65 Ayat 1 KUHP,” timpalnya lagi.

Terakhir, Herlangga mengatakan SM terancam pidana penjara dengan durasi minimal lima tahun dan maksimal 15 tahun lamanya.

“Saat ini terdakwa SM ditahan oleh penuntut umum di Rumah Tahanan Negara sambil menunggu penetapan sidang untuk proses penuntutan,” pungkasnya.

Penulis: Dwi Putra Kesuma
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved