Breaking News:

PDIP Dorong Barang Milik Negara Senilai Rp 571 Triliun yang Dikelola Swasta Ditertibkan

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno mendukung rencana KPK dan Kemensetneg tersebut.

Tribunnews.com/Fitri Wulandari
Anggota Fraksi PDIP DPR RI, Hendrawan Supratikno di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (7/2/2018). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) untuk menertibkan Barang Milik Negara (BMN) senilai Rp571,5 triliun yang kini dikelola pihak swasta.

Ada sejumlah BMN yang disasar, di antaranya Gelora Bung Karno (GBK), Pusat Pengelolaan Kompleks (PPK) Kemayoran, Gedung Veteran Semanggi dan Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno mendukung rencana KPK dan Kemensetneg tersebut.

Sebab, dia menilai, selama ini masih banyak BMN yang tidak dikelola dengan baik.

"Selama ini banyak aset negara yang terlantar, salah kelola, terlanjur dikuasai pihak lain, dan berada pada status hukum yang tidak jelas. Penataan yang lebih baik akan mendorong akuntabilitas keuangan negara yang lebih baik," katanya saat dihubungi, Kamis (24/9/2020).

Dia menambahkan, langkah pengambil alihan aset tersebut merupakan bagian dari upaya good governance.

"Langkah strategis untuk mendorong penegakan hukum lebih memberi kepastian, sekaligus mendorong institusionalisasi tata kelola yang baik (good governance)," kata Hendrawan.

Diberitakan Tribunnews.com, sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan koordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (15/9/2020).

Koordinasi ini terkait kerja sama penertiban dan pemulihan Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola oleh Kemensetneg senilai Rp571,5 triliun.

“Aset-aset milik negara yang menjadi perhatian kami, yaitu aset Gelora Bung Karno (GBK), Kemayoran, dan Taman Mini Indonesia Indah (TMII),” ujar Kepala Satuan Tugas (Satgas) Koordinasi Pencegahan Wilayah II KPK Asep Rahmat Suwandha dalam keterangannya, Rabu (16/9/2020).

Berdasarkan data yang dikumpulkan KPK, menunjukkan bahwa pemanfaatan aset-aset GBK, Kemayoran, dan TMII, belum secara optimal menyumbang bagi pemasukan keuangan negara.

Kementerian Sekretariat Negara, sambung Asep, merupakan satu di antara instansi pemerintah yang menjadi perhatian KPK.

“Karenanya, KPK akan melakukan pendampingan kepada Kemensetneg dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset untuk menghindarkan kerugian negara. Harapannya, penataan BMN ini akan meningkatkan kontribusi kepada penerimaan keuangan negara,” katanya.

Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved