Breaking News:

Soroti Ekspor Benih Bening Lobster, H. Charles Minta Ketegasan Menteri KKP Cabut Izin 14 Perusahaan

Anggota Komisi IV DPR RI H. Charles Meikyansah menyoroti terkait adanya dugaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan.

ISTIMEWA
Anggota Komisi IV DPR RI H. Charles Meikyansah 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI melaksanakan Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo Selasa, 22 September 2020.

Raker tersebut berlangsung dari pukul 10.40 sampai 15.20 WIB di ruang sidang Komisi IV DPR RI.

Berbagai isu dibahas dalam Raker tersebut, termasuk terkait adanya pelanggaran perusahaan eksportir Benih Bening Lobster (BBL).

Raker tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPR RI Sudin, S.E bersama dengan Anggota Komisi IV DPR RI yang hadir secara fisik maupun virtual.

Pada Raker tersebut Anggota Komisi IV DPR RI H. Charles Meikyansah menyoroti terkait adanya dugaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Kami di Komisi IV DPR RI pada Raker bersama Menteri KKP meminta ketegasan dari KKP agar mencabut izin dari 14 (empat belas) perusahaan eksportir Benih Bening Lobster (BBL) yang melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan," ujarnya.

Menurutnya pelanggaran tersebut telah mencederai hukum di Indonesia, sehingga harus dilakukan langkah tegas.

Agar tidak ada pelanggaran kembali harus ada tindakan tegas, yaitu dengan mencabut izin bagi perusahaan eksportir Benih Bening Lobster (BBL).

H. Charles menjelaskan, meskipun sudah ada pakta integritas yang telah ditanda tangani oleh pihak perusahaan, namun tetap ada masih ada pelanggaran.

Hal ini menunjukkan tidak adanya itikad baik dari perusahaan eksportir BBL.

Selain itu, pada Raker tersebut Komisi IV DPR RI juga mendorong agar KKP serta Kemenkeu untuk segera menerbitkan penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ekspor Benih Bening Lobster (BBL).

PNBP tersebut sangat penting untuk menjadi salah satu sumber pendapatan negara.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ekspor Benih Benih Lobster (BBL) harus segera dikeluarkan untuk memperkuat pendapatan negara.

"Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari ekspor BBL sangat penting untuk segera direalisasikan, untuk itu kami meminta KKP serta Kementerian Keuangan untuk selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari mengelurkan PNPB tersebut, jika tidak keluar pada batas waktu tersebut kami meminta untuk dilakukan dilakukan penghentian sementara eskpor BBL," kata H. Charles.

Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved