Breaking News:

Advokat Togar Situmorang Komentari Bambang Trihatmodjo yang Gugat Sri Mulyani: Terlalu Berlebihan

Togar Situmorang mengamati dan komentari sikap Bambang Trihatmodjo yang menggugat Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Editor: Suharno
ISTIMEWA
Advokat Togar Situmorang tanggapi aksi Bambang Trihadmojo yang gugat Sri Mulyani. 

TRIBUNJAKARTA.COM - Pengacara yang dijuluki Panglima Hukum Togar Situmorang mengamati dan berkomentar tentang apa yang terjadi pada Bambang Trihatmodjo yang diberitakan menggugat Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Putra Presiden RI ke-2 Soeharto itu mempersoalkan Keputusan Menkeu No.108/KM.6/2020 Tanggal 27 Mei 2020 tentang Penetapan Perpanjangan Pencegahan Bepergian ke Luar Negeri terhadap Bambang selaku Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara (KMP) SEA Games XIX-1997.

Advokat Togar Situmorang,SH.,MH.,MAP mengungkap bahwa Bambang Trihatmodjo dicekal ke luar negeri karena ada hutang kepada negara pada tahun 1997, Indonesia pada saat itu sedang menyelenggarakan event olah raga Sea Games.

Dimana pergelaran Sea Games dilakukan oleh Konsorsium yang diketuai oleh Bambang Trihatmodjo.

Di dalam pergelaran tersebut menggunakan biaya 3,5 Miliar menggunakan kurs pada saat itu dan ada fasilitas bea masuk khusus untuk mobil.

Hasil dari kegiatan tersebut, tidak pernah diserahkan terutama hasil mobil tersebut.

"Jadi Sri Mulyani menagih piutang tersebut, dimana dalam utang itu ditalangin oleh Pemerintah, dan itu menjadi piutang negara," papar Advokat dan Pengamat Kebijakan Publik Togar Situmorang, SH MH MAp dalam keterangan tertulisnya.

Advokat dan Pengamat Kebijakan Publik Togar Situmorang.
Advokat dan Pengamat Kebijakan Publik Togar Situmorang. (ISTIMEWA)

Advokat Togar Situmorang, yang masuk ke dalam Tim 9 Investigasi Komnaspan RI mengungkapkan gugatan yang diajukan oleh Bambang Trihatmodjo tersebut berlebihan.

Karena menurutnya, apabila Bambang memang memiliki utang seharusnya Bambang bisa koperatif untuk menyelesaikan kewajiban tersebut.

Sehingga tidak mungkin Pemerintah melakukan pencekalan terhadap seseorang tanpa adanya alasan yang jelas.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved