Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nur Indah Farrah Audina

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal,  serikat buruh merasa dikhianati oleh DPR RI atas pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja.

"Merasa dikhianati oleh DPR RI yang dari awal kita ikut dalam pembentukan DPR sendiri yaitu Panja Baleg dan tim 32 Federasi Serikat Pekerja bergabung dalam tim perumus," katanya kepada awak media, Selasa (6/10/2020).

Federasi Serikat Pekerja telah meminta kluster ketenagakerjaan dihapus bahkan dikeluarkan dari RUU Cipta Kerja.

Hal ini lantaran kluster ketenagakerjaan merugikan pihak buruh.

Oleh sebab itu, Federasi Serikat Pekerja meminta perlindungan terhadap hak-hak dasar buruh yang diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2013 tak dikurangi.

"Kami berharap kepada Presiden Jokowi bisa mengapresiasi dan mendengar suara buruh," pintanya.

Atas pengesahan UU Cipta Kerja, KSPI berencana  menempuh langkah hukum yakni ajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi.

• Dinilai Rugikan Buruh, Begini Aturan Upah Minimum Pekerja di Omnibus Law UU Cipta Kerja

"Namun ini belum dilihat ada dua gugatan-gugatan formal dan gugatan secara material judicial review," jelasnya.

Diketahui, usai RUU Cipta Kerja disahkan menjadi UU Cipta Kerja, sejumlah buruh dari berbagai elemen melakukan aksi unjuk rasa atau demontrasi.

Sebagai bentuk kekecewaan, mereka menyuarakan penolakan UU Cipta Kerja yang terdapat kluster ketenagakerjaan.

• Konvoi Massa Buruh dari Tanjung Priok Sempat Dicegat Petugas hingga Adu Argumen