Breaking News:

Bahlil Sebut Omnibus Law Tak Harus Puaskan 260 Juta Rakyat, Haris Azhar Geram: Jangan Anggap Enteng

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan Omnibus Law UU Cipta Kerja tak memiliki kewajiban untuk memuaskan rakyat.

Penulis: Rr Dewi Kartika H | Editor: Siti Nawiroh
Kompas.com
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. 

TRIBUNJAKARTA.COM - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan Omnibus Law UU Cipta Kerja tak memiliki kewajiban untuk memuaskan seluruh rakyat Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Bahlil Lahadalia saat menjadi narasumber di acara Mata Najwa, pada Rabu (7/10/2020).

TONTON JUGA

Mulanya Bahlil Lahadalia mengatakan DPR RI dan pemerintah mengesahkan UU Cipta Kerja, sudah melalui prosuder yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Menurut Bahlil Lahadalia sebelumnya sudah dilakukan sosialisasi dan proses mendengarkan masukan dari rakyat.

Ia mengatakan merupakan hal yang wajar jika dalam proses pembuatan undang-undang ada pihak yang belum merasa puas.

Mantan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ini menambahkan bukan sebuah kewajiban suatu perundang-undangan memuaskan 260 juta rakyat Indonesia.

Haris Azhar dan Ketua Baleg Berdebat Panas, Najwa Shihab Sindir Puan: Gak Akan Matikan Mic Kalian

TONTON JUGA

"Sosialisai mendengar masukan dari rakyat pada dasarnya tim sudah melakukan, bawah dalam proses itu ada yag belum puas ya wajar aja kita memahami," kata Bahlil Lahadalia dikutip TribunJakarta.com dari YouTube Najwa Shihab, pada Kamis (8/10/2020).

"Tapi kita sudah melakukannya, apakah ada keharusan kami harus memberikan kepuasan kapada 260 juta rakyat Indonesia?"

Halaman
1234
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved