Breaking News:

Bahlil Sebut Omnibus Law Tak Harus Puaskan 260 Juta Rakyat, Haris Azhar Geram: Jangan Anggap Enteng

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan Omnibus Law UU Cipta Kerja tak memiliki kewajiban untuk memuaskan rakyat.

Penulis: Rr Dewi Kartika H | Editor: Siti Nawiroh
Kompas.com
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. 

"Prosuder yang kotor akan menghasilkan materi yang jelek, dan kotor, dan rakus, itu lah yang terjadi pada Omnibus Law pada hari ini," tegas Haris Azhar.

Dinilai Rugikan Buruh, Begini Aturan Upah Minimum Pekerja di Omnibus Law UU Cipta Kerja

Puluhan ribu buruh menggelar aksi demo menolak disahkannya UU Cipta Kerja.

Tak hanya itu, mereka pun mengancam bakal mogok kerja bila Omnibus Law Cipta Kerja tak dibatalkan.

Penolakan keras disuarakan sejumlah serikat buruh lantaran UU Cipta Kerja dianggap menghapus ketentuan Upah Minimun Kabupaten/Kota (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

Ketentuan UMK dan UMSK diatur di Pasal 89 UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

"Upah minimum sebagai dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri dari atas upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota, upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota," isi dari Pasal 89 ayat (1).

Omnibus Law UU Cipta Kerja Jamin Ketersediaan Tanah Untuk Masyarakat

Ini 3 Ketentuan yang Mudahkan Investasi dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja

Pasal 89 juga menyatakan bahwa upah minimum diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak.

Selain itu, upah minimum juga ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari dewan pengupahan provinsi/bupati/wali kota.

Adapun komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak, diatur dengan keputusan menteri.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved