Breaking News:

Ketum PBNU: Uji UU Cipta Kerja di MK Lebih Terhormat, Said Salahudin: Minta Dicabut Kok Malah Ke MK

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj sarankan pihak yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja ajukan gugatan ke MK.

TribunJakarta.com/Muhammad Rizki Hidayat
Ketua Umum PBNU, Said Aqil, saat diwawancarai Wartawan, setelah acara tahlil doa bersama untuk KH Maimoen Zubair, di area Masjid An Nahdlal PBNU, Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2019) 

TRIBUNJAKARTA.COM - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj menyarankan pihak yang masih menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Seperti diketahui, DPR dan pemerintah telah mengesahkan UU Cipta kerja dalam rapat paripurna, Senin (5/10/2020). Namun pengesahan itu ditolak kalangan pekerja, buruh dan mahasiswa.

"Mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Judicial review bagi semua pihak, yang masih belum menerima undang-undang Cipta Kerja ini," kata Said melalui keterangannya, Sabtu (10/10/2020).

TONTON JUGA:

Menurut Said, menempuh jalur hukum lewat MK adalah langkah paling terhormat dan tepat dibandingkan memobilisasi massa dalam situasi pandemi Covid-19.

Wilayahnya Sama-sama Rusak Karena Demo Tolak UU Cipta Kerja, Risma Marah, Anies: Itu Hak Mereka

Banyak Fasilitas Umum Dirusak Saat Demo, Anies : Kami Justru Khawatir Kasus Covid-19 Melonjak

Jadwal MotoGP Prancis 2020 Dimajukan 1 Jam Lebih Awal, Ini Alasannya

Jadwal Timnas U-19 Indonesia Vs Makedonia Utara, Elkan Baggott Dimainkan Shin Tae-yong?

"Nahdlatul Ulama bersama pihak-pihak yang berupaya mencari keadilan dengan menempuh jalur konstitusional dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi," ujar dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mempersilakan pihak yang menolak UU Cipta Kerja untuk melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

"Sistem ketatanegaraan kita memang mengatakan seperti itu. Jadi, kalau masih ada yang tidak puas dan menolak silakan diajukan uji materi ke MK," kata dia.

Diketahui, sejumlah organisasi buruh berencana mengajukan judicial review UU Cipta Kerja ke MK.

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea mengatakan, pihaknya akan mengajukan permohonan uji materiil di Mahkamah Konstitusi.

Halaman
1234
Editor: Suharno
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved