Breaking News:

3 Tahun Kepemimpinan Anies

Jelang 3 Tahun Anies Pimpin Jakarta, PSI Soroti Transparansi Anggaran DKI

Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta menyoroti transparansi penggunaan anggaran di era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Penulis: Pebby Ade Liana
Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
Tribunjakarta.com/Satrio Sarwo Trengginas
Sosok William Aditya Sarana (23) di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Senin (26/8/2019). 

Dengan tidak adanya transparansi anggaran dari awal, kata dia, tak hanya menyulitkan anggota DPRD DKI saja, melainkan juga menyulitkan warga Jakarta dalam melakukan pengawasan anggaran.

"Sehingga yang kita terima nantinya barang jadi. Tinggal nanti masyarakat tinggal percaya saja gitu kepada Pemprov dan DPRD. Alangkah baiknya kalau misalnya semua proses perencanaan itu di publikasi. Karena itu adalah pajak masyarakat, sehingga itu harus dipublikasikan, itu sudah menjadi hal yang sangat mendasar," imbuhnya.

Selain itu tidak dipublikasikannya anggaran sejak awal, ia menilai akan menyulitkan DPRD DKI dalam melakukan penyisiran.

Baca juga: Bogor Masuk Zona Oranye Penyebaran Covid-19, Bima Arya : Kasus Tertinggi di Klaster Keluarga

Baca juga: Tolak UU Cipta Kerja, Mahasiswa Tutup Jalan Pemuda Pulogadung

Sebab, anggaran terdiri dari ribuan komponen yangmana harus diperhatikan secara detail sehingga akan memudahkan apabila dibuat dalam bentuk e-budgeting.

"Kalau tidak dipublikasikan itu menyulitkan kami di DPRD juga. Karena anggaran itukan terdiri dari ribuan komponen, banyak sekali yang harus kita sisir anggarannya satu persatu. Kalau tidak dipublikasikan di dalam sistem smart budgeting, kita hanya dikasih file berupa hard copy atau PDF, itu sangat sulit. Smart budgeting itu memudahkan kami, karena semuanya itu sudah di satu sistem, tinggal diklik. Jadi bisa memfilter apa yang ingin diperhatikan," katanya.

"Kalau data yang diberikan kepada kami adalah hardcopy atau pdf, dua hari sebelum pengesahan, bahkan 15 menit sebelum dimulai rapat baru diberikan, yang pasti proses pengawasan anggaran itu tidak berjalan dengan baik. Sampai sekarang pun sepertinya Pemprov DKI Jakarta juga tidak akan meng-upload anggaran KUA-PPAS dan RKPD di smart budgeting," tuturnya.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved