Breaking News:

3 Tahun Kepemimpinan Anies

BREAKING NEWS Jelang 3 Tahun Kepemimpinan Gubernur Anies, PSI Menyoroti Transparansi Anggaran DKI

Jelang 3 tahun kepemimpinan Anies di DKI, PSI menilai belum ada peningkatan terkait dengan tansparansi anggaran.

TRIBUNJAKARTA.COM/MUHAMMAD RIZKI HIDAYAT
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat menghadiri rilis buku autobiografi Syarif Gerindra, di hotel kawasan Jakarta Pusat, Rabu (14/10/2020) malam. 

Laporan wartawan TribunJakarta.com, Pebby Adhe Liana

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyoroti soal transparansi anggaran di era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Jelang 3 tahun kepemimpinan Anies di DKI, PSI menilai belum ada peningkatan terkait dengan tansparansi anggaran.

"Saya melihat bahwa ada kemunduran dalam hal transparansi anggaran. Itu yang memang menjadi perhatian utama dari kami," kata anggota fraksi PSI William Aditya Sarana, dalam diskusi virtual, Kamis (15/10/2020).

Menurut William, anggaran menjadi tulang punggung dari setiap kebijakan.

Apabila penganggarannya tidak jelas, sebaik apapun perencanaan pembangunan tidak akan terjadi secara efisien.

Kata dia, apa yang diberlakukan oleh Anies berbeda dengan apa yang diberlakukan oleh gubernur sebelumnya dalam hal transparansi anggaran.

Sebelumnya, anggaran ditransparansikan ke tingkat pada tahap perancangan baik itu dalam tahap RKPD, lalu KUA-PPAS, sampai APBD disahkan.

"Sekarang, di zamannya Pak Anies, APBD itu baru akan dipublikasikan dalam sistem budgetingnya DKI, setelah adanya pengesahan pengesahan KUAPPAS. Ini ada kemunduran, di mana harusnya rancangan anggaran itu semua harus di publikasikan di setiap tahapan dan proses. Apalagi ketika membahas soal KUA-PPAS yang menentukan Pagu Pagu anggaran," katanya.

Dengan tidak adanya transparansi anggaran dari awal, kata dia tak hanya menyulitkan anggota DPRD DKI saja, melainkan juga menyulitkan warga Jakarta dalam melakukan pengawasan anggaran.

"Sehingga yang kita terima nantinya barang jadi. Tinggal nanti masyarakat tinggal percaya saja gitu kepada Pemprov dan DPRD. Alangkah baiknya kalau misalnya semua proses perencanaan itu di publikasi. Karena itu adalah pajak masyarakat, sehingga itu harus dipublikasikan, itu sudah menjadi hal yang sangat mendasar," imbuhnya.

Selain itu, dengan tidak dipublikasikan anggaran sejak awal, ia menilai akan menyulitkan DPRD DKI dalam melakukan penyisiran.

Sebab, anggaran terdiri dari ribuan komponen yang  mana harus diperhatikan secara detail sehingga akan memudahkan apabila dibuat dalam bentuk e-budgeting.

"Kalau tidak dipublikasikan itu menyulitkan kami di DPRD juga. Karena anggaran itukan terdiri dari ribuan komponen, banyak sekali yang harus kita sisir anggarannya satu persatu. Kalau tidak dipublikasikan di dalam sistem smart budgeting, kita hanya dikasih file berupa hard copy atay PDF, itu sangat sulit. Smart budgeting itu memudahkan kami, karena semuanya itu sudah di satu sistem, tinggal diklik. Jadi bisa memfilter apa yang ingin diperhatikan," katanya.

"Kalau data yang diberikan kepada kami adalah hardcopy atau pdf, dua hari sebelum pengesahan, bahkan 15 menit sebelum dimulai rapat baru diberikan, yang pasti proses pengawasan anggaran itu tidak berjalan dengan baik. Sampai sekarang pun sepertinya Pemprov DKI Jakarta juga tidak akan meng-upload anggaran KUA-PPAS dan RKPD di smart budgeting," tuturnya.

Penulis: Pebby Ade Liana
Editor: Elga H Putra
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved