Breaking News:

Penegakan Hukum Disarankan Diikuti dengan Nilai Kemanusiaan

Waketum DPP KNPI Kristan menyarankan kepolisian menenggakkan hukum secara proporsional dengan nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi.

surya.co.id/nuraini faiq
Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) Kristan dalam sebuah acara. 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA- Waketum DPP KNPI Kristan menyarankan kepolisian menenggakkan hukum secara proporsional dengan nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi.

Demikian dikatakan Kristan terkait penangkapan para aktivis seperti Jumhur Hidayat dan Syahganda Nainggolan oleh kepolisian.

Menurut Kristan, bila para aktivis dianggap bersalah maka dapat diproses dengan mengedepankan nilai-nilai etika kemanusiaan yang tinggi.

Kristan juga mengatakan polisi juga berkewajiban menegakkan hukum secara terang benderang, sesuai fakta hukum yang ditemukan.

"Bukan mempertontonkan subjek tersangka ke depan publik dengan cara-cara yang berlebihan tanpa urgensi yang jelas," tutur Kristan dalam keterangan tertulis, Sabtu (17/10/2020).

Dikutip dari Tribunnews.com, ketiga tokoh KAMI yang ditangkap dan ditetapkan tersangka adalah Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat dan Anton Permana. Ketiganya diduga melanggar pasal tentang ujaran kebencian hingga hoax di sosial media.

Dalam rilis yang diungkap Bareskrim Polri, Jumhur dipersoalkan karena menyebarkan ujaran kebencian terkait dengan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Salah satu cuitan yang dipersoalkan adalah tudingan regulasi itu titipan Tiongkok.

Baca juga: 2 Hari Berturut-turut Insiden Pohon Tumbang Timpa Bangunan di Jakarta Timur

Baca juga: Kisah Mak Lampir Mendadak Jadi Aktivis Tolak Omnibus Law di Monas, Kirim Santet ke DPR

Sementara itu, Anton Permana diketahui menggunggah status yang menyebut NKRI sebagai Negara Kepolisian Republik Indonesia di akun sosial media Facebook dan YouTube pribadinya.

Selain itu, Anton juga menyebutkan omnibus law sebagai bukti negara telah dijajah. Dan juga regulasi itu menjadi bukti negara telah dikuasai oleh cukong.

Selanjutnya, Syahganda Nainggolan diduga menyebarkan gambar dan narasi yang tidak sesuai dengan kejadian di akun Twitternya. Gambar yang disebarkan berkaitan dengan aksi unjuk rasa buruh menolak Omnibus Law.

Ketiganya kini masih mendekam di Rutan Bareskrim Polri, Jakarta Selatan.

Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved