Breaking News:

AMPG Siap Berdebat dengan Elite Politik yang Asbun Soal UU Cipta Kerja

Aga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memahami semangat utama UU Cipta Kerja yang ingin mempermudah investasi bagi investor

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Suasana pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Dalam rapat paripurna tersebut Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang. 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Angkatan Muda Partai Golkar (PP AMPG) Bidang Politik Hukum dan HAM, Aga Khan menilai, UU Cipta Kerja merupakan karya hebat dari pemerintah dan DPR.

"Sekian banyak Undang-Undang, aturan, Peraturan Pemerintah, Perda dan Aturan Perundang-Undangan lainnya dibuat menjadi selaras agar tidak saling tumpang tindih sehingga baik investor mau pekerja dan juga pengusaha lokal mendapatkan kepastian hukum," kata Aga dalam keterangan tertulisnya, Senin (19/10/2020).

Menurut Waketum PP AMPG yang juga seorang Advokat itu, nilai tambah dari UU Cipta Kerja yang dikenal juga dengan Omnibus Law atau UU sapujagat itu, pengusaha lokal mendapatkan beberapa kemudahan.

"Bahkan dibebaskan berbagai biaya administrasi dan diatur agar tidak ada celah pungli dalam berusaha di Indonesia," imbuhnya.

Aga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memahami semangat utama UU Cipta Kerja yang ingin mempermudah investasi bagi investor sehingga akan banyak tercipta lapangan pekerjaan.

"Memang untuk memahami secara utuh UU Ciptaker tidak gampang. Jadi kalau hanya membaca sebagian atau tidak sampai tuntas hingga penjelasannya, pasti akan banyak pasal atau tafsiran yang dipelintir," tambah Aga.

Ia mencontohkan, jika dibilang UU Cipta Kerja tidak berpihak ke buruh mengenai upah dan pesangon. Bahkan ada juga disinformasi terkait upah buruh atau pesangon yang akan dipotong.

"Padahal, beberapa pasal yang memang tidak mengatur secara rigit di Omnibus Law, maka aturan lama tetap berlaku. Nah untuk aturan baku tentang Ketenagakerjaan yang mengatur hak buruh dari dulu sudah ada UU yang tetap berlaku," tuturnya.

Aga menambahkan, pihaknya akan mengedukasi kepada masyarakat, baik itu mahasiswa, buruh dan kelompok masyarakat mana saja yang ingin berkonsultasi hukum.

"Kami PP AMPG sangat terbuka kepada adik-adik mahasiswa atau rekan-rekan buruh yang ingin berdialektika, duduk bersama mengkaji UU Ciptaker. Agar ada pemahaman hukum yang benar. Bukan yang dipelintir sehingga salah intepretasi," ucapnya.

Halaman
12
Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved